Puluhan rumah warga terdampak ledakan gudang peluru bakal diperbaiki Pemprov Jabar. (BU)
Gunung Putri, BogorUpdate.com – Kepala Desa (Kades) Ciangsana Udin Saputra menyambut baik kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Herman Suryatman dan PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu, yang telah peduli kepada warga Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang terkena dampak ledakan gudang amunisi daerah, Kamis (9/5/24).
Kades Ciangsana Udin Saputra mengatakan, kedatangan Sekda di Desa Ciangsana ini diutus oleh PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin, untuk menangani rumah warga yang terdampak akibat ledakan gudang amunisi daerah pada bulan lalu.
“Kedatangan Sekda Provinsi Jawa Barat kesini karena mendapat tugas dari Pj Gubernur Jabar untuk memastikan penanganan sosial terkait bencana ledakan gudang amunisi daerah kepada warga yang terdampak di Desa Ciangsana,” ucap Udin Saputra kepada Bogorupdate.com.
Udin Saputra juga menyampaikan, adanya rumah warga yang terdampak akibat ledakan gudang amunisi tersebut, sebenarnya ini sudah laksanakan oleh Pemerintah Desa, ada dua sesen, yang pertama diselesaikan untuk di perkampungan, tapi ada kendala.
“Kita sudah laksanakan, tapi ada kendala di warga sendiri yaitu, ada yang menolak 11 orang pemiliki rumah, maka kita beri pernyataan bahwa yang menolak itu atas permintaan sendiri, jadi nantinya tidak menyalahkan pemerintah,” ungkapnya.
“Perbaikan rumah terdampak ini sudah selesai 10 rumah, sisanya dari 45 rumah 10 sudah selesai, 11 menolak, sisanya 24 kita sedang mengajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan anggaran, tinggal menunggu pencairan selanjutnya diperbaiki. Mudah-mudahan senin kita ajukan selasa bisa pencairan kita bersama Pokmas langsung kita kerjakan,” sambungnya.
Lebih lanjut Ia juga menjelaskan, terkait warga perumahan yang terdampak ini, karena masih ada tanggung jawab dari pengembang Kota Wisata, perumahan tersebut belum diserah terimakan.
“Perumahan ini masih ada pengembangnya, mudah-mudahan ada bantuan dari pengembang kepada cluster cluster yang terdampak ini, karena untuk Pokmas sendiri untuk mengerjakan di cluster tidak akan sanggup. Kalau mandiri mungkin masih ada tanggung jawab pengembang, saya berharap pemerintah juga bisa memanggil pengembang,” pungkasnya. (Gus)
