BOGORUPDATE.com – Terkait Komisi I DPRD Kabupaten Bogor pelesiran ke Bali, Pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi tak temukan korelasi antara Kota Bali dan Kabupaten Bogor.
Hal ini disampaikannya melalui diskusi publik yang diadakan Lembaga Studi Visi Nusantara dengan tema “wakil rakyat Kabupaten Bogor pelesiran ke Bali, untuk kepentingan siapa?”.
Dalam forum ini, Yusfitriadi mengapresiasi keberanian Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto yang dengan tegas dan lugas untuk hadir dan mengklarifikasi situasi yang terjadi. Akan tetapi Yusfitriadi menyayangkan dengan sikap para dewan yang tidak terbuka terhadap publik dengan apa yang mereka lakukan di tahun ini mengenai kinerjanya.
“Tidak seperti kegiatan Reses, kunjungan Dapil, ataupun kegiatan A, B atau C lainnya, yang mana setiap kegiatan beritanya begitu besar, tetapi kenapa informasi kunjungan ini seolah ditutup-tutupi, sehingga ini menjadi kecurigaan publik terhadap dewan hari ini,” katanya, Jum’at (11/3/22).
Yusfitriadi menegaskan ke depannya kegiatan kunjungan kerja seperti ini dapat ditransparansikan kepada publik.
“Setiap kunjungan kerja ke depannya harus disampaikan transparansinya ke public agar, tujuannya apa dan apa outputnya untuk Kabupaten Bogor,” tutur Yusfitriadi.
Bahkan, Yusfitriadi pun mengatakan, antara Kota Bali dan Kabupaten Bogor amat kecil korelasinya untuk dijadikan studi banding.
“Jika dilihat apple to apple, sama sekali tak ditemukan korelasinya, yang pertama Bali adalah Kota dan Bogor adalah Kabupaten, jika memang ingin studi banding menurut saya lebih relevan jika itu dilakukan ke Banten yang mendapat predikat manajemen aset terbaik kedua di Indonesia,” singkatnya.
Sementara itu, Direktur LS-VINUS, Deni Gunawan mempertanyakan, komitmen dan output dari ukuran kunker ke Bali dan seberapa jauh riset yang didapat.
Menurut Deni, di tengah situasi pandemi, para perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi contoh baik untuk masyarakat, amat menunjukkan etika yang kurang baik dengan melakukan kunker yang ke pulau bali ini.
“Pelesiran ini tidak diketahui oleh pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, ini kan menjadi sebuah pertanyaan atas legitimasi posisi Ketua DPRD,” ungkapnya.
Hal ini juga menarik respon dari Ketua Markas Pejuang Bogor, Atiek Yuli Setyowati. Menurutnya, ada banyak permasalahan di Kabupaten Bogor yang belum menjadi perhatian.
“Jika feelingnya ke sana pasti ramai di publik. Alangkah baiknya harus bijak lagi agar tidak menjadi perhatian publik dan memunculkan konotasi yang multitafsir atau asumsi yang beragam di masa Lagi sulitnya bahan pangan saat ini,” tutur Atiek.
Atiek menganggap wajar dengan adanya banyak tanggapan terhadap yang terjadi di DPRD hari ini. Karena ini akan menjadi pelajaran untuk semuanya terkhusus kepada para DPRD.
“Seharusnya sekelas Anggota DPRD harus sudah tertib administrasi dalam segala kegiatan kerjanya, apalagi jika ada yang membutuhkan persetujuan, ini menjadi masalah yang di permasalahkan. Kenapa seolah-olah kegiatan ini terburu-buru sampai tidak sempat mengonfirmasi persetujuan kunjungannya,” ucap Atiek Yuli.
Sementara itu, penggiat demokrasi Nasional, Ray Rangkuti menyampaikan keraguannya akan tindaklanjut dari hasil kunjungan kerja tersebut.
“Saya kurang yakin apa diskusi ini akan ditindaklanjuti apa tidak dikemudian hari. Budget untuk kunker sudah tersedia di APBD. Soal kemanfaatan, kita tidak tahu seberapa besar manfaatnya dari kunker DPRD,” ucapnya.
Ray berpendapat yang menyelesaikan permasalahan di bawah itu bukan eksekutif melainkan masyarakat.
“Harus terus ada pengawasan dalam segala aktivitas kunjungan kerja anggota dewan dan transparansi nya dari kegiatan tersebut,” tegasnya.
Kemudian, Sukarna seorang aktivis LS-VINUS sekaligus akademisi di Kabupaten Bogor pun turut berkomentar terhadap hal tersebut.
“Terkait kegiatan DPRD pikirkan kembali lebih matang mengenai kunjungan kerja anggota. Karena jika tetap ke Bali, opini masyarakat sudah pasti ke arah pelesiran. Karena wilayah Bali itu wilayah wisata, berbeda jika dengan wilayah lain,” ujar Sukarna.
Di forum yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan bahwa surat kunjungan kerja (kunker) Komisi I ke Bali tersebut masuk di hari jum’at.
“Mekanisme kunjungan DPRD yaitu melaksanakan musyawarah di dewan terkait tujuan dan pelaksanaan serta mengajukan ke pimpinan DPRD,” ujar Rudy Susmanto.
Rudy Susmanto menjelaskan pada awalnya data dinas perjalanan belum sampai ke dirinya, sehingga menimbulkan kegaduhan dan multitafsir yang luar biasa.
“Kunjungan kerja yang dilaksanakan bukan untuk jalan-jalan atau pelesiran, ditunjukkan ke DPRD kota Denpasar di Bali,” tambahnya.
Dirinya menyampaikan tujuan dari studi banding adalah karena melihat pengelolaan kota Denpasar lebih baik, mereka fokus untuk pengelolaan dan pemanfaatan lahan, serta melihat potensi ekonomi yang baik.
Bahkan, menurut Rudy Susmanto, DPRD Kabupaten Bogor sendiri sejak 2019 memiliki anggaran kunjungan luar negeri sebanyak lima kali setiap tahunnya dengan pagu anggaran hingga 12 miliar.
“Kita memiliki anggaran kunjungan ke luar negeri, setahun lima kali, anggota dua kali, dari semua fraksi anggota DPRD setuju untuk tidak menggunakan anggaran tersebut untuk kunker ke luar negeri. Karena kita tidak mau di masa pandemi menyakiti hati masyarakat, dan memilih ke tempat yang terdekat,” ujar Rudy Susmanto.
Rudy Susmanto juga menuturkan, anggota DPRD sangat sering untuk mengadakan rapat dengan wilayah sekitar seperti Kota Bogor, Kota Depok untuk menyamakan kebijakan di sekitar wilayah Kabupaten Bogor.
“12 miliar untuk kunker dalam satu tahun ke luar negeri itu tidak pernah dipakai walaupun dianggarkan, kita lebih memilih untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada melalui perubahan anggaran,” katanya.
