Warga Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya secara swadaya melakukan perataan tanah untuk di bangun Huntap, Kamis (18/5/23).
Sukajaya, BogorUpdate.com – Sudah hampir Tiga tahun duka mendalam terus dirasakan para korban terdampak bencana longsor di Kampung Nyomplong Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, yang hingga saat ini tak ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor soal relokasi ke hunian tetap (Huntap).
Seperti diungkapkan Judin (45) Warga Desa Kiarapandak, hujan, angin dan panas yang dirasakan oleh para korban bencana yang tinggal di hunian sementara (Huntara) sangat menyiksa.
Dirinya mengaku sangat prihatin saat melihat kondisi Huntara yang ditempati oleh para korban bencana alam 2020 lalu. Warga merasa lelah menunggu kepastian dari Pemkab Bogor, untuk relokasi Huntap Desa Kiarapandak yang belum juga terealisasi.
Namun apa yang dirasakan masyarakat penghuni huntara dengan keinginan para tokoh-tokoh yang berada di kecamatan Sukajaya, akhirnya warga beserta tokoh pemuda dan lainnya berinisiatif untuk melakukan perataan lahan di lokasi blok limus untuk dibangun secara swadaya.
Apa yang dilakukan oleh warga tersebut, karena sudah tiga tahun pasca terkena bencana longsor tepatnya tahun 2020 kepastian huntap diduga sangat berbelit dalam prosesnya, sehingga saat ini warga sangat mengeluh dan tak tahan lagi tinggal di huntara yang saat ini mereka masih tempati.
Judin mengatakan, pekerjaan cut and fill secara swadaya itu sebagai bukti kepada Pemkab Bogor, karena pengungsi korban bencana yang saat ini tinggal di huntara sudah sangat-sangat tidak betah lagi.
“Alhamdulillah sudah ada cut and fill yang dikerjakan secara swadaya, hal ini untuk mendorong pemkab Bogor, agar melihat apa yang kami rasakan tentang pahit manisnya tinggal di huntara selama 3 tahun ini. Makanya kami masyarakat berbondong-bondong mendukung supaya segera terlaksana bangunan hunian tetap,” kata Judin kepada wartawan Kamis (18/5/23).
Menurut Judin, saat ini warga hanya membutuhkan pembuktian di lapangan, jangan hanya mengulur waktu dan tinjau meninjau dari Pemkab Bogor.
“Kami membutuhkan pembuktian dari pemerintah, sampai saat ini kami sangat menunggu karena di desa lain sudah terlaksana,” kesalnya.
Lebih lanjut, Judin menceritakan kondisi keprihatinan keluarganya dan tetangga lain saat tinggal di huntara, bahkan Judin juga menawarkan para pejabat Daerah untuk tinggal bersama, agar saling merasakan pahit manis tinggal di pengungsian.
“Kondisi kami sangat prihatin, silahkan saja pemerintah daerah meninjau, pahit manisnya, panas kepanasan hujan kehujanan ya itu yang kami rasakan di huntara Desa Kiarapandak, sehari saja pejabat coba tinggal di Huntara, kami sangat setuju karena perlahan lahan masyarakat bisa dibunuh oleh pemerintah secara tidak langsung,” kata Judin.
“Contohnya air bersih saja tidak memadai, lama-lama bisa sakit perut bisa meninggal. Kalau saya simak sama saja seperti dibunuh oleh pemerintah,” smbungnya.
Lebih lanjut, Judin mengatakan keberuntungannya bahwa para kepala Desa di kecamatan Sukajaya, bisa memberikan harapan yang jelas dengan cara swadaya terlebih dahulu.
