Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah.
Cibinong, BogorUpdate.com – Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah mengatakan anggaran dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) bakal cair pekan depan.
Menurutnya, tim yang memonitor Peraturan Bupati (Perbup) terkait DD dan ADD, esok hari akan menuju Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan pencairan anggaran tersebut.
“Insyaallah minggu depan ada kepastian (Pencairan DD dan ADD), kita menunggu sama-sama besok hasil yang diperoleh dari tim kita yang ke Kemendagri, mudah-mudahan ada informasi yang pasti,” katanya menjelang Sidang Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (28/3/23).
Renaldi menjelaskan, keterlambatan pencairan anggaran untuk desa itu lantaran harus menunggu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kemendagri. Ia mengaku, setiap progres yang sudah dijalankan selalu disampaikan kepada Kepala Desa.
“Setiap hari kita terus monitor dan hari ini informasi yang kita dapat bahwa, besok kita harus kesana (Kemendagri). Kan kita ada Tim, nah tim ini yang mengawasi Pebup Perbup kita, barusan pun kita sudah komunikasi dengan beberapa teman kepala Desa yang ada di Barat ataupun Timur, setiap progres sudah kita share,” ungkapnya.
Dengan situasi Kabupaten Bogor yang khas, lanjut Renaldi, dimana akan ada perbedaan ketika kepemimpinan dipegang oleh Bupati sebelumnya dengan Plt. Dapat dipastikan, setiap Perbup yang dibuat oleh Plt memerlukan rekomendasi dari Provinsi dan Kemendagri.
“Nah pada saat bukan Bupati atau dipimpin Plt, berarti ada rekomendasi yang harus dikkeluarkan oleh Provinsi dan Kementrian. Rekomendasi itu sebetulnya tidak menjadi apa-apa, dan bukan masalah. Hanya saja dari Provinsi dan Pusat yakni Kemendagri hanya ingin mengkomparasi ADD tahun lalu dan tahun ini apa yang berbeda,” jelasnya.
“Mungkin dari sisi pengawasan saja, supaya misalnya ada kesamaan kebijakannya masih linier dengan kebijakan pusat, itu aja,” tambahnya.
Namun, untuk ADD dan DD tahun ini, malah ada kenaikan dari 2022 sebelumnya Rp 260 Miliar, kini biasa mencapai Rp 300 Miliar yang digunakan untuk penurunan angka stunting, jadi ada penambahan operasional Posyandu dan Kade Posyandu.
