Ilustrasi. (Net)
Sukaraja, BogorUpdate.com – Maraknya beragam komentar terkait belum cairnya Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dilingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor di triwulan pertama, ternyata tak hanya dirasakan oleh jajaran Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.
Melainkan, juga dirasakan oleh perangkat dibawahnya seperti para ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) maupun pengurus Karang Taruna (Katar) di wilayah Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, khususnya.
Hal itu seperti disampaikan oleh perwakilan RW yakni ketua RW 04 Desa Cilebut Timur (Ciltim), Subadri mengaku sependapat dengan pernyataan kepala desanya itu yakni Muchtar Kelana. Akibat tak kunjung dicairkannya anggaran dana desa bagi pemdes di Bumi Tegar Beriman, menyebabkan banyaknya keluhan yang datang dari para pengurus RT dan RW se-Desa Cilebut Timur.
“Saya sepakat dengan komentar pak Kades bang, dampak belum cairnya ADD juga dirasakan oleh para pengurus RT dan RW disini,” kata Subadri kepada Bogorupdate.com, Selasa (28/3/23).
Menurut pria yang kerap disapa Otong ini, honorarium para ketua RT dan RW yang juga dibarengi dengan anggaran dana desa yang besarannya Rp 500 ribu perbulan. Terlebih lagi, sambung Otong, mengingat saat ini merupakan bulan suci ramadhan 1444 ramadhan.
“Sekarang kita sedang menjalankan puasa ramadhan 1444 Hijriah, otomatis bentar lagi kita sebagai umat muslim akan menuju lebaran Idul Fitri. Berarti, honor para ketua RT dan RW yang terhitung belum cair selama 3 bulan ini pastinya sangat dinantikan oleh kami selaku pengurus RT dan RW se Desa Ciltim untuk kebutuhan saat lebaran nanti,” tegasnya.
Senada, ketua Karang Taruna Cilebut Timur, Sahaludin menyampaikan kesepakatannya terkait statemen yang dilayangkan oleh seorang kepala Desa Cilebut Timur tersebut.
Pasalnya, kata dia, dampak belum digelontorkannya ADD di triwulan pertama di tahun 2023 untuk wilayah Kabupaten Bogor, juga sangat dirasakan pihaknya itu. Lantaran, ia tak mempungkiri, jika selama ini segala kegiatan yang dilakukan Katar Ciltim khususnya hampir keseluruhan dananya bersumber dari ADD tersebut.
“Biasanya di bulan suci ramadhan kita selalu menggelar kegiatan sosial kepada warga sekitar, dan dana yang digunakan hampir keseluruhannya bersumber dari ADD yang diterima oleh Desa Ciltim,” bebernya.
Pria yang akrab disapa Odeng ini juga menuturkan, akibat tak kunjung cairnya anggaran dana desa dari pemkab Bogor kepada Pemerintah Desa Cilebut Timur khususnya, membuat program sosial yang selalu dilaksanakan Katar Cilebut Timur tiap tahunnya itu menjadi terhambat dikarenakan tak adanya sokongan dari Pemdes yang notabane anggarannya mengharapkan dari ADD tersebut.
“Dampaknya ya ke kita juga, jadinya tidak bisa melakukan giat sosial di bulan suci ramadhan yang penuh berkah ini. Karena, anggaran kegiatan yang biasa kita lakukan itu hampir seluruhnya bersumber dari ADD itu sendiri,” jelasnya.
Odeng mengharapkan, dengan adanya kritikan dan masukan terkait hal ini kepada Pemkab Bogor, diharapkan Pemda setempat melalui instansi terkait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor bisa segera mencairkan dana tersebut.
“Sehingga, dengan adanya pencairan anggaran dana desa ke pemdes Ciltim, kami jadi bisa melaksanakan giat sosial kepada masyarakat Cilebut Timur khususnya disaat dibulan suci ramadhan tahun ini,” pungkas Odeng.
Sebelumnya, Usai ramainya komentar dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor, terkait keprihatinan belum cairnya Anggaran Dana Desa (ADD) di triwulan pertama tahun 2023 ini.
Hal itu kini memicu, beragam reaksi dari para Kepala Desa (Kades) yang notabanenya berada di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab Bogor).
Seperti yang diungkapkan, Kades Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Muchtar Kelana mengatakan, dengan adanya komentar mengenai ADD yang belum dicairkan oleh Pemkab Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) khususnya kepada pemerintah desa (Pemdes) yang ia pimpin saat ini, membuat para stafnya tidak bisa bekerja maksimal dalam melayani warganya.
Hal senada juga disampaikan, anggota komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Daen Nuhdiana mengaku prihatin dengan apa yang dirasakan pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Bogor saat ini, karena Anggaran Dana Desa (ADD) yang merupakan keuangan desa yang salah satu kegunaannya untuk menggaji Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya yang di referensikan cair 1 bulan oleh Presiden Jokowi, justru meleset jauh.
Daen Nuhdiana mengatakan, ADD pada periode tahun 2021 dan 2022 lalu, dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) pada bulan Januari atau Desember tahun sebelumnya.
Dan pencairan ADD pun di awal bulan antara Januari dan Februari, namun Perbup Bogor tak kunjung turun atau terbit hingga akhir Maret 2023 saat ini, membuat hampir semua Kades hingga perangkat desa di wilayah Kabupaten Bogor mulai gelisah.
