Teguh Widodo, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor
Cileungsi, BogorUpdate.com
Keluhan sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit (RS) Cileungsi yang insentifnya dipotong terus mendapat sorotan. Selain dari lembaga swadaya masyarakat, kini sorotan datang dari anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo. Politisi dari PKS tersebut mengatakan, jika Komisi IV akan melakukan pemanggilan terhadap Direktur RSUD Cileungsi terkait kisruh pemotongan insentif nakes tersebut.
“Setelah saya kroscek memang ada pemotongan insentif nakes sebanyak 50 persen bagi seluruh nakes di Kabupaten Bogor. Tapi memang hanya di RSUD Cileungsi yang terjadi kisruh. Apakah ini karena dirutnya tidak bisa melakukan komunikasi dengan nakes atau tidak menyosialisasikan dengan baik. Jadi nanti akan kami panggil untuk mengklarifikasi,” kata Teguh kepada bogorupdate.com, Senin (02/08/21).
Teguh membeberkan, pengalihan pembayaran insentif nakes dari pusat ke daerah memang sudah ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati. Namun Teguh menyayangkan jika implementasi Perbup tersebut harus mengurangi insentif nakes sebesar 50 persen dengan asumsi keterbatasan anggaran.
“Ini juga yang kami dari dewan sayangkan, dimana implementasi Perbup tersebut justru mengurangi insentif nakes. Karena sejak awal memang kami di dewan tidak terlibat di dalam terbitnya Perbup tersebut,” jelasnya.
Teguh mengatakan, jika permasalahannya ada pada ketersediaan anggaran, seharusnya Pemda dapat melakukan refokus anggaran. Dimana, prioritas utama adalah untuk penangan covid-19 dan komponen lain yang terlibat dalam penangan tersebut. Karena, nakes adalah garda terdepan dalam penanganan covid-19, Pemda seharusnya lebih empati bukan malah sebaliknya melakukan pengurangan insentif.
“Untuk itu nanti kita panggil Dirut RSUD, Dinas Kesehatan dan instansi lain yang terkait masalah ini. Kita minta klarifikasi kenapa bisa muncul persoalan seperti ini,” tukasnya.
(Cek/Bing)
