Sukaraja, BogorUpdate.com – Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Daerah Pemilihan (Dapil) satu menggelar reses hari kedua masa sidang satu tahun 2022-2023, yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Puskesmas Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, pada Selasa (15/11/22).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KH. Agus Salim mengatakan, untuk reses di Kecamatan Sukaraja itu, sengaja dipilih Puskesamas untuk menjadi tempat kegiatan. Selain untuk melihat langsung kondisi Puskesmas, juga untuk melihat pasien yang sedang di rawat inap.
“Reses hari kedua di masa sidang pertama ini di Sukaraja. Kali ini kita tempatkan minta secara khusus memang di puskesmas Sukaraja yang letaknya di desa Cikeas, sambil kita juga melihat langsung permasalahan kebutuhan di Puskesma ini,” katanya kepada BogorUpdate.com.
Selain itu, lanjut Agus Salim, memang ada beberapa hal yang memang harus di advokasi terkait dengan layanan kesehatan yang harus membawahi 7 Desa dan ada tiga Puskesmas Pembantu (Pustu) juga di Sukaraja tersebut.
“Maka dari itu kami tempatkan di Puskesmas Sukaraja sekaligus anggota dewan juga sedikit memberi bingkisan dan nengokin pasien yang dirawat maupun yang baru lahiran. Ada beberapa paket bingkisan untuk yang rawat inap maupun rawat jalan,” jelasnya.
Selain itu, dalam reses tersebut ada berbagai aspirasi mulai dari beberapa rehab untuk di tahun 2023, demikian juga penanggulangan banjir maupun juga beberapa hal yang memang jalur kesehatan terkait dengan Puskesmas Cilebut.
“Kemudian terkait dengan Puskesmas Sukaraja sendiri yang insya Allah kita perjuangkan karena begitu urgen. Nanti ditengah pembahasan RAPB 2023 kita jeda pembahasan di badan anggaran pembahasan RAPBD ini selama pekan ini. Kemudian pekan depan kita akan bahas lagi sampai nanti finalnya di akhir November,” ujarnya.
“Sehingga dengan reses ini kami berharap berbagai program yang mungkin sebelumnya sudah ada di usulan-usulan kemudian kita akan lihat lagi dengan kemampuan anggaran APBD kita dan skala prioritas mungkin ada yang kelewat juga,” tambahnya.
Sehingga, tegas Politisi Partai PKS ini, pihaknya ingin memastikan di tahun 2023, berbagai program apalagi yang memang terkait dengan pencapaian RPJMD sebagai penyelenggara pemerintah daerah bisa tercapai dengan baik.
“Dijalur pendidikan juga, di dalam pendidikan juga beberapa sekolahan baik itu RKB maupun rehab dan juga terkait dengan pengerjaan fisik irigasi maupun jalan secara program, sebagian besarnya sudah masuk di RAPBD 2023. Kita akan coba kawal dan mungkin kalaupun ada satu atau dua kelewat kita tadi minta notulensinya untuk kemudian dijadikan bahan pembahasan di badan anggaran pekan depan Insya Allah,” jelasnya.
Kemudian juga, sambung Agus Salim, ada beberapa permohonan dari Puskesmas untuk kendaraan operasional karena jauhnya jarak untuk pengambilan obat ataupun vaksin. Karena tidak ada kendaraan operasional di Puskesmas Sukaraja sehingga mereka berharap ada pengadaan kendaraan puskesmas.
“Tadi asa usulan pengadaan kendaraan operasional puskesmas juga akan kita usahakan. Karena kendaraan operasional puskesmas yang ada adalah ambulance, dengan aturan yang ada kendaraan ambulance nggak bisa untuk mengambil obat dan selesai selama ini mereka harus menyewa atau nge-grab ini mungkin akan jadi perhatian,” paparnya.
Juga termasuk di Puskesmas Cilebut yang ingin diperluas bangunannya, karena secara luasnya hanya 470 meter dan tidak memenuhi kriteria aturan regulasi yang ada. Namun sudah dicari solusinya, mulai dari jalur fasos sudah perjuangkan bersama, melakukan komunikasi dengan kepala puskesmas maupun Camat tapi tidak memungkinkan.
“Karena opsi yang ada dari tanah fasos fasum ternyata jauh dari akses sehingga akan menyulitkan masyarakat. Untuk nyari tanahnya juga belum ketemu yang sesuai sehingga untuk periode 2023 ini yang ada adalah Rehab dan itu sudah dialokasikan dalam puskesmas Cilebut ini mungkin beberapa hal dan beberapa yang lain secara tertulis dan juga di apa sudah di notulensikan,” bebernya.
Selain itu, ada juga aspirasi terkait tempat pemakaman umum (TPU) dan juga Fasos fasum yang akan di follow up terkait dengan beberapa perumahan yang diharapkan pihak developernya menyerahkan fasos fasumnya kepada Pemda. Sehingga pembangunan infrastruktur bisa dimanfaatkan atau bisa diperbaiki.
“Untuk TPU kita sudah minta agar pengembang menyerahkan kepada Pemkab Bogor. Karena kalau belum diserahkan, kita akan kesulitan untuk melakukan perbaikan ataupun pemeliharaan dengan APBD maupun dengan dana desa. Maka kita akan dorong melalui Komisi 1 juga untuk berkomunikasi dengan developer perumahan-perumahan,” tegasnya.
“Dengan begitu, diharapkan untuk segera menyerahkan terkait dengan kebutuhan TPU atau Tempat pemakaman umum yang memang jadi kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Reses tersebut dihadiri oleh para anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 1, Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa, UPT, Kapus, Ormas, Tokoh Agama Kecamatan Sukaraja.
