Jonggol, BogorUpdate.com
Proyek pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) Kampung Karni, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, diperkirakan molor, Achmad Fathoni angkat bicara.
Pasalnya Proyek yang dikerjakan oleh CV Bintang Zulfa Utama itu baru dikerjakan beberapa minggu lalu.
Dalam papan informasi yang tertera, pengerjaan yang seharusnya dikerjakan pada Tanggal 11 Oktober 2021 tersebut, nyatanya tidak dilaksanakan oleh kontraktor. Dari jadwal yang sudah ditentukan tersebut, nyatanya CV Bintang Zulfa Utama baru melakukan progres pembongkaran TPT yang sudah ada sebelumnya.
Menurut warga sekitar, Wahyu membenarkan jika pihak kontraktor melakukan pengerjaan proyek TPT itu belum lama ini dengan tahapan pembongkaran dan penggalian TPT yang sudah ada sebelumnya. Namun untuk waktu yang ditentukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bogor dirinya tidak mengetahui tentang informasi tersebut.
“Saya kurang tau tepatnya, kalo gak salah baru dimulai sekitar 2 mingguan ini,” singkat Wahyu kepada BogorUpdate.com saat ditemui dilokasi proyek, Selasa (23/11/21).
Menyikapi hal tersebut, Achmad Fathoni, Anggota Komisi 3, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor geram, karena pekerjaan proyek yang molor akan berdampak pada masyarakat.
Menurut Anggota Legislatif (Aleg) Fraksi PKS ini, dalam pelaksanaan pengerjaan proyek, seharusnya kontraktor sudah siap untuk mengerjakan pembangunan tepat waktu sebelum ia mengikuti tender.
“Jika benar pengerjaannya baru dimulai itu tindakan yang gak bener dan tidak diperbolehkan. Kontraktor kalo sudah siap ikut tender, mestinya sanggup kerja dengan gambar rencana, anggaran dan waktu yg ditentukan,” tutur Achmad Fathoni.
Kalau kemudian molor, lanjut Achmad Fathoni, tentunya ini akan merugikan dan berimbas pada masyarakat.
“Kasian masyarakat jadi tidak bisa menggunakan hasil pembangunan dengagn tepat waktu,” tambanya.
Achmad Fathoni pun meminta semua leading sektor terkait, ikut secara tegas mengawasi pembangunan proyek TPT Kampung Karni tersebut.
“Saya minta Konsultan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dinas PUPR untuk tegas mengawasi dan menindaknya,” pungkas Achmad Fathoni.
