Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto
Cibinong, BogorUpdate.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengharapkan jika terjadi rotasi dan open Bidding Pejabat Kepala Dinas di Bumi Tegar Beriman, harus transparan dan lebih obyektif. Hal itu diperlukan agar pejabat baru kedepannya bukan hanya menjalankan program yang sudah terprogramkan.
“Pada saat nanti melakukan assesment atau open bidding jabatan Kepala Dinas, kita berharap open bidding itu dilaksanakan dengan cara obyektif dan transparan. Bukan hanya masyarakat tapi legislatif juga ingin bisa mengetahui siapa sih calonnya,” tegas Rudy Susmanto kepada BogoeUpdate.com, Kamis (30/6/22).
Angggota Legislatif (Aleg) Partai Gerindra itu menambahkan, jika berkaca dari pengalaman yang sudah berjalan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor sudah diisi oleh generasi muda. Tapi generasi menjelang pensiunpun masih banyak yang kondisinya 1 tahun lagi mau pensiun. Ditahun ini ada beberapa Kepala Dinas yang pensiun, nah kita berharap merekapun tetap efektif.
“Tidak ada salahnya kita duduk dan diskusi bersama, karena memasuki tahun depan kita butuh kompetisi SKPD sebagai komposisi Pemkab Bogor yang prima, bukan hanya mengisi sebuah jabatan menjalankan program yang sudah terprogram, kita butuh terobosan dan inovasi yang baru,” beber Rudy Susmanto.
Selain itu, sambung Rudy Susmanto, langkah-langkah yang dilakukan tim percepatan pembangunan Kabupaten Bogor itu seperti apa saat ini. “Kita tuh berharap, tim percepatan pembangunan ada sebuah rekomendasi kepada Pemda, ajak juga DPRD diskusi dan akan menjalankan terobosan seperti apa?, tanya nya.
Karena bicara Tata Kelola Pemerintahan, kata Wasekjen DPP Gerindra itu, secara administratif DPRD sudah menyampaikan. Karena Kabupaten Bogor ini cukup luas dan tahun depan diprediksi jumlah warganya bertambah menjadi 6 juta jiwa. Saat dihantam oleh Covid-19 sampai tahun 2022, dari jumlah 5,9 juta jiwa jadi tinggal 5,4 juta jiwa berarti yang hilang 500 ribu jiwa.
“Dari 500 ribu jiwa ini bukan meninggal semua karena covid, tapi ada yang meninggalkan kabupaten Bogor untuk berwirausha dan lainnya,” ungkapnya.
“Kita nanti kan melihat kondisi setelah selesai pandemi covid ini bagaimana caranya kita memulihkan ekonomi masyarakat. Jadi kita hari ini bukan hanya menyelesaikan program Bupati yang sudah terprogram di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2023 saja,” bebernya.
Akan tetapi, lanjut Rudy, didalam RPJMD tersebut diizinkan juga dalam aturan dan undang-undang untuk direvisi. Apabila ada revisi untuk memulihkan atau mengembalikan perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor, tentunya harus dibarengi dengan terobosan baru.
“Dan intinya satu, saya sudah menyampaikan kepada Plt Bupati Bogor, kita lihat hari ini punya pemimpin yang kuat dan berani, pasang badan untuk seluruh anak buahnya terutama SKPD,” katanya.
Jadi SKPD ini harus punya pegangan bahwa pemimpinnya siap bertanggungjawab dalam kondisi apapun. Akhirnya SKPD kebawah pun akan menjalankan program yang sudah terprogramkan, jadi tidak maju mundur.
“Begitupula kami dari legislatif siap mensuport Pemkab Bogor, agar tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, tidak terhenti dan tidak setengah setengah. Justru dengan kondisi saat ini harusnya menjadi cambuk buat eksekutif dan Legislatif dalam hal kita melaksanakan fungsi dan tugas yang jadi kewenangan kita,” ujarnya.
“Kita disini tidak ada orang paling kuat, paling hebat, dan paling besar, setiap langkah kita mau kemanapun penegak hukum selalu memonitor dan mengawasi. Mari kita sama sama bekerja untuk melayani maayarakat Kabupaten Bogor,” tandasnya.
