Pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi
Cibinong, BogorUpdate.com – Pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi, sejak awal sudah memperkirakan Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Ade Yasin (AY) akan merambah ke banyak leading sektor.
“Sehingga kasus ini akan banyak melibatkan para pihak, baik di internal ASN di Pemerintahan Kabupaten Bogor maupun di luar struktur pemerintah Kabupaten Bogor,” ungkap Yusfitriadi kepada Bogorupdate.com, Rabu (18/5/22).
Adapun beberapa faktor penyebab penyebaran itu terjadi, lanjut Yusfitriadi, Pertama, kasus OTT AY merupakan indikasi penyuapan terhadap BPK Jabar untuk mendapatkan opini WTP dari auditor. Yang menjadi obyek audit adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor.
“Sedangkan sumber dari laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya bersumber dari implementasi program pemerintah yang dilakukan oleh dinas-dinas dan lembaga fungsional lainnya yang ada di lingkungan Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yusfitriadi mengatakan, sangat mungkin adanya laporan keuangan dan implementasi program SKPD-SKPD lain yang juga berpotensi bermasalah dan menjadi temuan BPK.
“Walaupun seperti yang disampaikan oleh KPK dan berkembang di beberapa media, salah satunya adalah implementasi program Dinas PUPR dengan jalan dari Pakansari ke Kandang Roda. Sehingga sangat wajar dan harus bagi KPK menindaklanjuti temuan jika dalam pengembangan kasusnya ditemukan adanya laporan keuangan dan impementasi bermasalah pada dinas-dinas atau lembaga struktural lainnya,” papar Pengamat politik ini.
Lalu yang Kedua, masih Yusfitriadi, untuk menjawab sumber uang Rp 1.024.000.000 yang menjadi barang bukti dari OTT AY itu dari mana asalnya, menurutnya, sangat mungkin dalam pengembangan kasus AY sumber uang itu bersumber dari dinas-dinas atau lembaga struktural lainnya untuk memuluskan target WTP tersebut.
“Karena darimana lagi sumbernya? Gak mungkin juga uang pribadi AY, atau kan semakin banyak yang terlibat jika uang tersebut dari pihak luar. Makanya seluruh instrumen birokrasi dari mulai yang mempunyai kewenangan sampai pada yang berperan mengurusi administrasi dimintai keterang oleh KPK,” tuturnya.
Termasuk hasil penggeledahan KPK di tiga tempat yang sudah diberitakan secara terbuka, ditemukan sejumlah uang dalam pecahan uang asing. Ini pun harus jelas dipertanggungjawabkan sumbernya.
“Sangat mungkin adanya pihak lain yang terlibat dalam pengembangan kasus ini. Dan kita tidak pernah tahu tiga koper dokumen yang dibawa KPK hasil penggeledahan itu apa saja,” lanjutnya.
Yusfitriadi menegaskan, bukan tidak mungkin dalam dokumen yang dibawa, KPK menemukan petunjuk pelibatan pihak-pihak lain dalam kasus OTT AY tersebut.
“Ketiga, berbeda dengan kasus RY dulu, dimana sejak awal RY sudah menutup atau meminimalisir keterlibatan pihak lain dalam pengembangan kasusnya. Sehingga tidak terlalu banyak yang diperiksa KPK,” jelasnya lagi.
Namun, berbeda dengan RY, AY ini sejak awal sudah membuka indikasi keterlibatan banyak pihak.
“Dengan memberikan pernyataan Saya dipaksa oleh anak buah saya, ini merupakan Inisiatif Membawa Bencana (IMB). Sehingga ada pihak-pihak lain yang memaksa AY dan ada pihak yang berinisiatif. Dengan pernyataan itu maka sangat wajar banyak yang dilibatkan sebagai saksi dalam kasus OTT AY ini,” paparnya lagi.
Tak berhenti disitu, Kepala Yayasan Visi Nusantara Maju ini pun mengatakan, karena posisi AY sebagai ketua partai tingkat Provinsi, maka bukan tidak mungkin dalam pengembangan kasusnya berhubungan dengan partainya sendiri.
“Terlebih OTT tersebut beberapa hari menjelang Idul Fitri, dimana tradisi THR dalam sebuah instansi seakan menjadi keharusan, termasuk di tubuh partai politik,” pungkasnya.
