Dugaan Pungli PPDB di SMAN 2 Cileungsi jadi Sorotan, Modus Biaya Tambahan untuk Data Penunjang

Ilustrasi. (Ist)

Pendidikan, BogorUpdate.com – Dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Cileungsi, Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan.

Orang tua siswa yang tidak ingin disebutkan namanya, mengakui adanya biaya tambahan yang tidak resmi saat mendaftarkan anak mereka.

Ia menyatakan bahwa telah membayar sejumlah uang yang tidak tercantum dalam ketentuan resmi PPDB. Biaya tersebut diberikan karena ada data penunjang yang tidak lengkap.

“Jumlahnya memang tidak dipatoki salah satu oknum panitia PPDB agar bisa diterima di sekolah tersebut,” katanya di Cileungsi pada 4 Juni 2024 lalu.

Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Humas SMAN 2 Cileungsi Haris Kurniawan mengatakan semua pendaftaran melalui online.

“Semua pendaftaran melalui online, tidak ada domain sekolah. Carilah pekerjaan yang baik dan halal,” kilahnya.

Menyoroti hal tersebut, ketua Gerakan Indonesia Anti Korupsi Nusantara Jaya (GIAK-NJ) Julianda Effendi menyampaikan, sangat prihatin dengan adanya laporan pungli dalam proses PPDB ini.

“Tindakan semacam ini jelas mencederai prinsip pendidikan yang bersih dan transparan,” katanya saat ditemui di Kantor Sekretariat GIAK-NJ di Cibinong, Kabupaten Bogor pada Jumat (21/6/24).

Pihaknya meminta kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat dan penegak hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus ini.

“Kami mendesak pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang terlibat dalam praktik pungli ini. Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan tidak boleh dikomersialkan dengan cara-cara ilegal seperti ini,” tegasnya

Lebih lanjut, Julianda mengimbau kepada para orang tua dan masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap tindakan pungli yang mereka temui dalam proses PPDB.

“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memberantas praktik korupsi di sektor pendidikan. Kami siap menerima laporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor,” ucapnya.

Sementara itu, terkait jawaban dari pihak sekolah yang diwakili Haris Kurniawan kepada wartawan, ia menuturkan perkataan itu tidak pantas di lontarkan seorang humas.

“Sebagai humas seharusnya menggunakan bahasa yang baik, bukan merendahkan profesi wartawan. Harusnya sesuai tupoksinya Pak Haris memahami pentingnya menghormati kerja wartawan yang berperan sebagai pengawas publik,” tegasnya.

“Perkataan tersebut tidak hanya mencerminkan sikap tidak profesional dari seorang humas, tetapi juga menyepelekan peran vital wartawan dalam menyediakan informasi yang akurat dan kritis bagi masyarakat. Wartawan adalah pilar demokrasi, dan mereka layak diperlakukan dengan hormat,” pungkas Julianda. (Rie)