Pemerintahan, BogorUpdate.com
Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2019, yang dibacakan saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor, pada Jumat (10/7/20).
Ade Yasin menuturkan, pada laporan total pendapatan daerah tahun 2019 setelah anggaran perubahan sebesar Rp8,14 triliun, dari anggaran sebesar 7,66 triliun rupiah.
“Pelampauan pendapatan daerah tersebut sebagian dibebankan kepada realisasi pendapatan pajak, yang mencapai 121,54 persen, dari anggaran yang ditetapkan,” katanya.
Ia menjelaskan, pendapatan asli daerah yang terealisasi sebesar Rp3,16 triliun atau 118,11 persen dari anggaran sebesar 2,68 triliun rupiah.
“Untuk realisasi belanja dan transfer sebesar Rp7,77 triliun, dari anggaran sebesar sebesar 8,4 triliun rupiah. Adapun, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar Rp1,105 triliun, akibat dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi belanja,” akunya.
Masih ditempat sama, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menambahkan, pada penyampaian raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 diterima semua anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Fraksi-fraksi yang menerima raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 dan di rekomendasikan untuk dibahas di banggar yakni, Fraksi Gerindra, PKS, Golkar, PPB, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Demokrat dan PAN.
“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) sudah di serahkan dan hari ini secara resmi di paripurnakan, dan semuanya fraksi-fraksi menerima, dan akan dibahas di badan anggaran untuk selanjutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) agar semuanya cepat terealisasi programnya. Akan tetapi, pada pelaksanaan kali ini, banyak SKPD ketika dipanggil untuk pembahasan selalu mendelegasikan wakilnya.
“Kami berharap untuk kepentingan masyarakat, agar para kepala dinas berperan aktif melaksanakan pekerjaannya. Bupati sudah bekerja maksimal, jangan sampai kepala dinas kurang pro-aktif akhirnya program itu tidak terealisasi,” ucapnya.
Untuk pembahasan di Badan Anggaran (Banggar), DPRD Kabupaten Bogor, lanjut kata politisi Gerindra itu, akan dilaksanakan pada Senin (13/7/2020) mendatang.
“Kita akan percepat pembahasan ini, soalnya kita harus selesai pada 30 Juli nanti,” tandasnya.
(Rul/Bing)
