Jakarta, BogorUpdate.com
BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Zona 3 geruduk istana Negara, meminta dua Menteri yang terlibat Bisnis Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) di reshuffle dari kabinet Indonesia Maju.
Adapun Ratusan mahasiswa yang tergabung pada BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Zona 3 DKI Jakarta Jawa Barat dan Banten, berasal dari BEM UHAMKA Jakarta ITBAD Jakarta, STKIP Muhammadiyah Bogor, Universitas Muhammadiyah Tangerang, STIEM Jakarta dan UM Cirebon.
Hendi, Presidium Nasional BEM PTM Zona 3 DKI Jakarta Jawa Barat dan Banten mengatakan, aksi kali ini dilakukan untuk meminta Menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi (Marves) serta Menteri BUMN mengembalikan uang rakyat yang di raup dari keuntungan PCR. Selanjutnya meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mengaudit uang rakyat kepada Semua PT yang terlibat pada bisnis PCR itu Karena di duga merugikan uang rakyat.
“Selain itu kami mendesak pemerintah Indonesia agar segera Stop Mafia PCR yang diduga telah membodohi rakyat. Kami juga mendesak Presiden Joko Widodo tegas dalam pengambilan sikap terkait pejabat yang Ikut terlibat pada bisnis PCR dan meresuffle 2 menteri itu, dan meminta pemerintah tidak main-main terhadap kemaslahatan Rakyat. Mendesak Ketua KPK segera mengaudit rekening koran Menteri Marves dan menteri BUMN,” tegas Hendi kepada BogorUpdate.com, Rabu (11/11/21).
Dia menambahkan, aksi yang dilakukan pada tanggal 10 November itu sekaligus memperingati hari pahlawan. “Perlu kita refleksikan bahwa jasa para pahlawan besar dalam membangun Negara Indonesia, namun pada prinsipnya Indonesia sudah 7 kali ganti Presiden Indonesia tentu ingin lebih baik lagi,” ujar Hendi.
Terlebih, kata Hendi pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan baru mengatur ketentuan perjalanan dalam Negeri semasa pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia dari awal masuknya pandemi Covid-19 sampai sekarang. Salahsatu contohnya adalah harga pemeriksaan screening virus corona menggunakan metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) telah turun.
“Pun dengan masa berlaku tes RT-PCR yang digunakan sebagai syarat dalam berbagai moda transportasi di Indonesia. Aroma adanya permainan dalam kebijakan wajib PCR di moda transportasi di Indonesia. Apalagi dari kebijakan pemerintah ini perihal harga PCR berubah-ubah dari kisaran 1.000.000 keatas Setelah itu, pada Oktober 2020, pemerintah mengontrol harga PCR menjadi Rp 900.000. Sepuluh bulan kemudian harga PCR kembali turun menjadi Rp 495.000-Rp 525.000,” paparnya.
Menurutnya, akibat kritik dari masyarakat yang membandingkan biaya tes di Indonesia dengan India dan Terakhir, 27 Oktober lalu pemerintah menurunkan harga menjadi Rp 275.000-Rp 300.000, sampai sekarang turun ke harga 250.000. Tentu hal ini menjadi persoalan yang fundamental harus di tegaskan pemerintah agar tidak terlalu membebani Rakyat
“Hal ini tentu membuat masyarakat bingung dan tercengang ketika mengetahui persoalan PCR di Indonesia seakan-akan di obok-obok oleh oknum yang tidak bertanggung Jawab. Serta apa gunanya Vaksinasi di gencarkan di daerah-daerah lalu pemerintah menggratiskan jika masyarakat harus PCR,” jelas Hendi.
“Maka dari itu kami BEM PTM Zona 3 Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menindak dan turut andil kepada persoalan ini apalagi diduga 2 menterinya yaitu menteri Marves dan menteri BUMN terlibat pada bisinis PCR. Tentu ini harus menjadi atensi khusus, agar kedua menteri ini di resuffle dari kabinet indonesia maju karena di duga telah mencederai nawacita Presiden Joko widodo,” pungkasnya.
