Kota Bogor, BogorUpdate.com
Hasil lelang jabatan pada tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang tinggal menghitung hari, mendapat kritikan dari legislator.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri mengatakan,
Panitia Seleksi (Pansel) dan Pemkot Bogor harus bijak dengan memperhatikan beberapa persyaratan dan aturan yang berlaku.
Ia mencontohkan bahwa salah satunya adalah jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) yang harus merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten /Kota.
Menurutnya, Dinkes Kota Bogor merupakan dinas Type A yang Kepala Dinasnya membawahi Sekretaris, kabid, kasi/kasubag dan UPT2 di bawahnya. Termasuk RSUD, berdasarkan perda pendirian direkturnya eselon 2B.
“Nah, nanti dalam perda perubahan kelembagaan yang proses pembahasannya sedang dilakukan sebagai organisasi khusus,” katanya kemarin.
Dengan demikian, kata Saeful, pansel seharusnya memperhatikan peesyaratan calon kepala Dinkes berdasarkan Permenkes. Selain itu, sambungnya, ada beberapa pertimbangan kepangkatan dan pendidikan yang mesti menjadi acuan.
“Apakah pernah calon itu menduduki jabatan administrator paling singkat 2 tahun. Apakah sudah mengikuti dan lulus Diklatpim III. Lalu, Pelatihan teknis apa saja yang sudah diikuti calon,” katanya.
Iapun menyoroti para peserta open bidding untuk jabatan kepala Dinkes. Dimana di dalamnya terdapat tiga calon, yang dua di antaranya berstatus kepala puskesmas dan seorang lainnya menduduki jabatan administrator.
“Kita bisa bayangkan, apabila kepala puskesmas menjadi kepala dinas dan harus memimpin jabatan struktural eselon 3A, 3B dan seterusnya, termasuk di dalamnya nanti harus menjalankan fungsi pengawasan di RSUD,” ucapnya.
Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengumumkan tiga nama peserta open bidding yang los dengan predikat nilai terbaik pada masing-masing tujuh jabatan kepala dinas melalui surat bernomor 028/PANSEL.JPT-Bgr/2020.
Sementara Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor Evandhy mengatakan, dalam waktu dekat ini 21 nama tersebut bakal diserahkan kepada Walikota Bogor Bima Arya.
“Ada tujuh dinas yang kita open biddingkan, jadi total semuanya ada 21 nama. Sebab satu dinas ada tiga nama yang kita serahkan. Dalam waktu dekat akan kita berikan ke walikota,” ujarnya.
Menurut dia, mereka yang lolos nantinya akan diuji langsung oleh Walikota Bima Arya, dan penyerahan hasil open bidding akan dilakukan pada Senin (16/3/20) mendatang. “Bila melihat jadwal, Selasa dan Rabu nanti akan dilakukan tes kesehatan di RSUD Kota Bogor,” ucapnya.
Lebih lanjut, kata dia, penetapan tujuh kepala dinas baru, rencananya bakal selesai pada akhir Maret. “Itu kalau nggak ada perubahan,” tandasnya. (As)
Editor : Endi
