Cileungsi, BogorUpdate.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PPP, Junaidi Samsudin menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bogor nomor 4 tahun 2023 tentang pendidikan anak usia dini (PAUD), pada Senin (17/3/25).
Acara yang dilaksanakan di Kampung Rawa Hingkik Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sekaligus buka bersama itu diikuti oleh 152 warga Desa Cileungsi dan warga Desa Cipenjo.
“Kita kumpul disini bersama warga Cileungsi untuk menjalin silaturahmi, sambil berbuka puasa bareng, dan mensosialisasikan Perda tentang pendidikan anak usia dini,” kata Junaidi Samsudin.
Pria yang karib disapa Junsam ini mengatakan, maksud ditetapkan perda ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD.
“Ya, Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik, mengembangkan potensi kecerdasan anak, memenuhi kebutuhan essensial anak usia dini, mewujudkan komitmen seluruh unsur orang tua, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, terselenggaranya pelayanan anak usia dini, dan meningkatkan pelayanan PAUD bermutu,” jelasnya.
Selanjutnya Junsam juga menyampaikan, pelaksanaan program PAUD merupakan intergrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, kesehatan, dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program PAUD.
“Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Kurikulum sebagaimana yang dimaksud disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD dengan mengacu pada standar nasional pendidikan anak usia dini dan kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya dan daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia juga menegaskan, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD bisa melalui pemberdayaan potensi pendanaan dari masyarakat.
“Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD dapat membentuk forum musyawarah komite PAUD yang disepakati oleh anggota dan pengelola PAUD, mengikuti anak yang berusia 5 sampai 6 tahun, meningkatkan kemampuan pengasuh dan pendidik, serta mengawasi penyelenggaraan pelayanan PAUD di wilayah,” pungkasnya. (Gus)
