Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KH. Agus Salim.
Cibinong, BogorUpdate.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KH. Agus Salim mengatakan, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabubaten Bogor tahun 2024, menjadi tantangan bagi semua pihak.
Pasalnya, dengan kondisi Bogor tanpa visi dan misi Kepala Daerah di tahun 2024 hingga April 2025, artinya RKPD tahun 2024 akan menjadi pedoman bagi Pejabat Bupati Bogor dalam menjalankan roda pemerintahan mendatang.
“Musrenbang kali ini akan menjadi tantangan bagi kita semua untuk menyusun RKPD tahun 2024 hari ini yang mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat,” katanya kepada Wartawan usai menghadiri kegiatan Musrenbang RKPD 2024 di Gedung Tegar Beriman, Senin (20/3/23).
Sehingga, tambah Politisi Partai PKS itu, DPRD Kabupaten Bogor berupaya agar program yang tertuang dalam Pancakarsa yang tidak terealisasikan secara kualitatif dalam periode masa jabatan Ade Yasin dan Iwan Setiawan, agar tetap dilanjutkan di tahun 2024.
“Dalam kesempatan ini, DPRD Kabupaten Bogor sekali lagi mengingatkan, kita perlu betul-betul memastikan bahwa RKPD yang kita susun ini bukan dari apa yang kita mau. Tapi dari apa yang memang masyarakat butuhkan,” jelasnya.
“Saya berharap di sisa waktu yang dimiliki sampai Bulan Desember 2023 nanti, pekerjaan rumah yang belum terselesaikan berupa program-program pemerintah Kabupaten Bogor, dapat diselesaikan,” tambahnya.
Hal ini, lanjut Agus Salim, merupakan sebuah gambaran rekomendasi usulan yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bogor, agar menjadi satu kesatuan dalam menyusun RKPD 2024.
Menurutnya, sebagai mitra sejajar pemerinah daerah yang memiliki fungai pengawasan, pembentukan, peraturan daerah, dan fungsi anggaran, maka DPRD akan terus mengawal rangkaian proses pengusunan RKPD 2024.
“Agar setiap aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah dijaring dari tahapan – tahapan Musrenbang tingkat desa dan Kecamatan, dapat terakomodir dan terumuskan dalam prioritas pembangunan di tahun 2024,” bebernya.
Dengan adanya proses chek and balances yang baik antara pemerindah daerah dengan DPRD, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, saling bersinergi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Yang paling penting dapat menjawab tantangan apa yang dibutuhkan masyarakat.
“Dengan menyatukan ikhtiar seluruh pemangku kepentingan di Bumi Tegar Beriman ini, agar bersatu padu bersama-sama untuk melayani masyarakat Kabupaten Bogor. Saya yakin kedepannya Kabupaten Bogor akan lebih maju dan berkeadaban,” tegasnya.
Agus Salim mengungkapkan, dalam setiap aspirasi berbagai program, untuk program bantuan Infrastruktur desa atau Samisade agar tetap dilanjut di 2024.
“Selain itu, bantuan Hibah rumah ibadah, RT/RW, Guru diniyah, guru ngaji, guru pesanteren. Lalu untuk bantuan bagi pelaku usaha kecil yang terkait dengan pemulihan ekonomi agar tetap dilanjut dan ditingkatkan di 2024,” ucapnya.
Demikian juga terkait berbagai macam program yang laimnya, Ia meminta agar bersama-sama sebagai penyelenggara Pemerintahan sebagaimana amanat UUD nomor 23 tahun 2014, untuk terus mengawal berbagai program yang ada dan dipastikan masuk di APBD 2024.
“Beberapa rekomendasi yang kita sampaikan baik berbentuk tulisan atau lisan, terkait program untuk kepentingan masyarakat, agar yang sudah ditetapkakan di APBD pada 2020 dan evaluasi oleh Gubernur pada 2022 untuk segera direalisasikan di tahun 2023 ini,” tukasnya.
