BogorUpdate.com – Pemilihan Ketua Karang Taruna (Katar) Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, diduga tidak berjalan secara Demokrasi.
Pasalnya, Kepala Desa (Kades) Buanajaya, Sudrajat, diduga dengan sepihak menunjuk Ketua Katar secara Aklamasi kepada Arsep, dan telah beredar di masyarakat, bahwa surat keputusan penunjukan Ketua Karang Taruna telah ditandatangani oleh Kepala Desa.
Sebagai bakal calon Karang Taruna, Saefuloh memaparkan, awalnya panitia pembentukan Katar sudah membuat selembaran berupa pamflet yang isinya pengumuman untuk para peserta yang mau mendaftar sebagai calon ketua Karang Taruna Desa Buanajaya, dan pendaftaran dibuka dari Tanggal 1 Maret sampai 6 Maret 2022. Akan tetapi kenyataannya pada Tanggal 4 Maret bakal calon yang sudah mendaftar dipanggil oleh Panitia untuk menyampaikan amanah dari Kepala Desa (Kades) bahwa Karang Taruna sudah terbentuk struktural nya.
“Tidak adil ya, dan tidak fair menurut saya, awalnya kan ini mau dilaksanakan secara demokrasi dan panitia pun sudah bikin selembaran pamflet yang isinya itu seruan untuk daftar, disitu tertulis membuka pendaftaran dari tanggal 1-6 Maret. Lalu pas tanggal 4 Maret kami diminta kumpul oleh panitia AD di desa sekitar pukul 19:30 Wib. Setelah berkumpul beliau hanya menyampaikan amanah katanya dari kepala
Desa untuk Karang Taruna itu sendiri sudah terbentuk struktural,” ucap Saefuloh kepada BogorUpdate.com, Senin (7/3/22).
Masih kata Saefuloh menjelaskan, dirinya mundur sebagai calon Ketua Katar karena tidak ingin mencederai Demokrasi dan tidak ingin mengecewakan pendukungnya.
“Mundurnya saya, karena saya tidak mau mencederai demokrasi yang sudah di susun dan tidak mau mengecewakan orang-orang di belakang saya. Makannya saya mundur dari struktural yang sudah di bentuk itu, karena kami ingin pelaksanaan dan pembentukannya secara demokrasi,” jelasnya
Hal senada juga dikatakan oleh Wawan Erlangga selaku calon Karang Taruna di Desa Buanajaya, sangat kecewa dengan keputusan Kepala Desa yang sudah menunjuk langsung Ketua Karang Taruna dan sudah di struktural kan.
“Saya merasa sangat kecewa dengan keputusan kades, yang mana sebelumnya di gembar gembor kan akan dilakukan atau dilaksanakan pilkatar secara demokrasi, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, namun fakta nya pilkatar di lakukan secara penunjukan secara langsung, secara tidak langsung ini bagian dari pemberangusan hak-hak masyarakat,” paparnya.
Sementara Angga Dita selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LP NASDEM mengatakan, sebelumnya sudah memberikan saran dan pandangan terkait pemilihan Karang Taruna di Desa Buanajaya agar dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia (Luber) dengan menganut azas Demokrasi namun tidak di gubris oleh Kepala Desa.
“Saya sangat kecewa, karena sebelumnya saya telah memberi saran pandangan terkait Pilkatar agar dilaksanakan secara Luber, dengan menganut azas demokrasi, bahkan saya memberi pandangan untuk Pelaksanaan Pilkatar baik nya menggunakan sistem dipilih secara langsung atau dipilih secara aklamasi. Namun saran dan pendapat saya sama sekali tidak di gubris oleh kades,” ungkapnya.
Lebih lanjut Angga Dita selain Ketua LSM LP NASDEM sekaligus masyarakat Desa Buanajaya mengecam pemilihan Karang Taruna yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa ini adalah sistem pemberangusan Demokrasi.
“Menurut saya, ini adalah sistem pemberangusan demokrasi, yang mana tunas tunas muda harus di dukung secara penuh agar dapat mengembangkan bakat, dan dapat menggali sumber potensi yang ada, demi kemajuan sebuah wilayah,” pungkasnya.
Sementara Kepada Desa Buanajaya Sudrajat saat di konfirmasi melalui sambungan WhatsApp mengatakan, agar mengkonfirmasi ke pihak panitia saja.
“Ke Panitia aja abdi can ngariung,” singkatnya.
