Bogor RayaHomeNewsPemerintahan

Telan Biaya Rp52 Miliar, Pengerjaan Jembatan Otista Bogor Mendapat Pengawasan Ketat!

Wali Kota Bogor Bima Arya saat melakukan peninjauan Jembatan Otista, Selasa (22/11/22). (Dok humas).

Kota Bogor, BogorUpdate.com – Upaya pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam memberikan aksesibilitas bagi pengguna jalan di kawasan Otto Iskandardinata (Otista) dengan adanya pelebaran jembatan tersebut mendapat pengawasan dari berbagai pihak.

Saat ini proses sedang berlangsung untuk pengerjaan jembatan Otista yang mengarah ke kawasan Pasar Bogor Sehingga nantinya pemkot Bogor akan melakukan rekayasa lalu lintas selama pengerjaan berlangsung.

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Bogor, Gunara mengungkapkan jika sudah ada pemenang lelang dari pengerjaan jembatan Otista yang menelan anggaran hingga Rp 52,6 miliar rupiah harus ada pengawasan dari semua pihak.

“Dalam pengerjaan jembatan Otista yang sudah masuk tahun terakhir pemerintahan Bima Arya-Dedi Rachim harus berjalan optimal sehingga masyarakat bisa merasakan dampak positif dari pembangunan yang berlangsung selama ini,” ujar Gunara, Senin (10/4/23).

“Bila ada kejanggalan dalam proses pembangunan maka bisa menyampaikan kepada wakil rakyat atau langsung ke pemerintah kota Bogor melalui dinas terkait agar bisa melakukan penanganan secara menyeluruh terkait pengawasan,” sambungnya.

Sementara itu pengawasan melekat juga berlangsung dari DPRD kota Bogor terhadap pengerjaan proyek yang menjadi perhatian dari pemkot Bogor.

Bahkan Wali kota Bogor Bima Arya berpesan agar pengerjaan jembatan Otista Ini bisa memberikan hasil positif bagi pengembangan wilayah di kawasan Pasar Bogor Jalan Otista dan Surya Kancana.

Wakil ketua DPRD kota Bogor, Jaenal Mutaqien menegaskan pengawasan selalu berlangsung pada semua program pemkot Bogor yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat termasuk pembangunan proyek jembatan Otista.

“Dalam fungsi pengawasan tersebut nantinya DPRD kota Bogor akan mengoptimalkan kinerja dari konsultan pengawas dan juga internal pemerintah kota Bogor baik itu dinas pupr atau inspektorat agar bisa mendapatkan pengerjaan yang bersumber dari uang rakyat,” katanya.

“Unsur pimpinan juga akan melakukan koordinasi dengan komisi terkait agar bisa dengan seksama melakukan fungsi dari mulai pengawasan hingga nantinya bisa terwujud jembatan yang bisa mengurangi kepada lalu lintas di kawasan tersebut,” tegasnya.

Exit mobile version