Anggota DPRD Provinsi Jabar Asep Wahyuwijaya.
Leuwiliang, Bogorupdate.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Asep Wahyuwijaya soroti Alokasi Dana Desa (ADD) hingga BPHRD di Kabupaten Bogor yang tidak kunjung cair.
Pasalnya, alasan belum bisa dicairkanya anggaran tersebut terbentur Peraturan bupati (Perbup).
Anggota DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya mengaku mendengar adanya kegaduhan tersebut dan sempat mencari tahu akar masalahnya.
“Tugas saya cuma satu, menghubungi orang yang dekat dengan Kang Iwan Setiawan, ini ribut nih (kepala Desa) masalah apa? sayakan tidak bisa sebagaimana anggota dewan di kabupaten, saya pasti teriak karena kewenanganya di mereka di komisi I DPRD kabupaten Bogor, kenapa memang Plt kalau harus ada ijin atau defenitif atau jangan sampai duitnya tidak ada kan itu problem,” ujarnya kepada wartawan, pada Kamis (30/3/23) di Cafe Leuwiliang.
Kang AW sapaan akrabnya itu memaparkan, seharusnya masalah seperti ini bisa menjadi skala prioritas dalam hal perencanaan dan perlunya ketegasan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan.
“APBD itu bukan dalam tas loh, itu tahun berjalan kalau kita cerita, misal APBD kita 7 trilyun kita bagi 12 bulan jadi 600 an miliar uang itu masuk bisa, terus naik sampai lah kemudian di tahun akhir perkumpulan 9 trilyun sebagaimana yang kita asumsikan kita rencanakan, jadi APBN itu asumsi, bukan duit cash atau real itu bukan, dan itu akan masuk sesuai dengan asumsi perhitungan yang matang pada tahun yang berjalan, disitu akan bicara ketegasan seorang pemimpin untuk menentukan skala prioritas mana yang akan ditentukan,” tegas Kang AW.
Lebih lanjut, Kang AW juga mempertanyakan uang tersebut ada atau tidak, ataupun bila ada untuk bisa cepat dikeluarkan sambil menunggu peraturan administrasi selesai.
“Jangan sampai ngomongnya sedang di urusin ke gubernur toh, ke mendagri tapi ternyata uangnya tidak ada. Kalau uangnya ada kenapa tidak di bulan Februari, berarti ketika uang masuk di bulan Januari itu prioritas nya bukan kesitu, karena banyak uang masuk dari pajak tanah dari bulan Januari itu, semacam hotel bayar pajak perbulan misalkan, itukan menjadi pendapatan kabupaten, jadi pertanyaan itu bukan dari administrasi surat menyurat itu, dari bulan Januari febuari sama mereka disisihkan tidak uangnya? jadi harus pararel, saya mah gitu aja, uangnya ada ga, bener ga uang buat desa itu di prioritaskan dan disimpan dan dikeluarkan sambil menunggu surat ini keluar,” cetusnya.
Selain itu, Asep Wahyuwijaya juga berharap Pemkab Bogor Harus bisa bekerja secara proaktif sehinga jangan menunggu adanya kegaduhan baru pekerjaan dikebut.
“Kemaren saya dengar, akan dicairkan minggu depan, nah kan gitukan bahasanya setelah ramai, jadi reaktif, ada ribut soal alokasi dana desa itu bereaksi ketika dibawah ribut, tapi tidak proaktif sejak awal dengan menyisihkan anggaranya,” pungkasnya.
