Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi
Politik, BogorUpdate.com – Selain menanggapi kasus Bupati Bogor AY ditangkap KPK, Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi juga menyoroti isu adanya pengendalian Birokrasi serta Proyek di Kabupaten Bogor oleh mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY) dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung.
“Musibah ini (Bupati Bogor ditangkap KPK, red) juga sekaligus menjadi momentum pada penegak hukum untuk membuktikan isu yang beredar kuat bahwa pengendalian birokrasi, Proyek yang bersumber APBD Kabupaten Bogor dan keputusan Jabatan – Jabatan strategis harus selalu mendapatkan restu dengan sowan dulu ke Lapas Sukamiskin, menghadap Rachmat Yasin, mantan Bupati Bogor yang sedang menjalani proses hukum,” tegas Mulyadi kepada Bogorupdate.com, Jum’at (29/4/22).
Konon, sambung Anggota Legislatif (Aleg) Gerindra ini, jika ingin mendapatkan proyek atau jabatan yang dimaksud, harus menghadap RY terlebih dahulu. Akibatnya indikasi banyaknya proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor yang kualitasnya tidak memadai serta terkadang terjadi Delay proses penyelesaiannya.
“Sebagai contoh sebagai warga Kabupaten Bogor yang melaksanakan ibadah di Masjid Raya Jonggol, yang mendapatkan Hibah dari Pemda Kabupaten Bogor dengan anggaran sekitar Rp 4,6 Milyar untuk renovasi. Namun hasilnya sangat jauh dari memadai dan banyak masyarakat yang protes dan mempertanyakan anggaran yang tidak sebanding dengan hasil renovasi,” beber Pria asal Jonggol ini.
Ia menambahkan, kalau Ibu Bupati saja harus merasa bertanggung jawab atas kelakuan negatif anak buah beliau, maka jika merasa sayang pada Bupati dan jika betul itu terjadi, ia meminta agar menghentikan hentikan praktek praktek jahat dan menyimpang tersebut.
“Jika masih terjsdi praktik seperti itu, akan sangat menyakitkan dan merugikan masyarakat dan berhenti memframing masyarakat bahwa Ibu Bupati tidak salah, Ibu Bupati di jebak atau Ibu Bupati sedang di Dzolimi. Jadi hentikan niat dan kelakuan yang menyimpang tersebut, dan jika semua itu benar maka pernyataan Bupati terkait IMB buat rakyat jangan sampai menjadi Inisitip Membawa Berkah,” paparnya.
Mulyadi juga berpesan, dengan kejadian ini agar menjadi momentum untuk Kabupaten Bogor. “Semoga Kejadian ini menjadi momentum untuk mengembalikan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia, bukan sekedar jargon untuk kepentingan Pemilu Belaka,” pungkasnya.
