Kota Bogor, BogorUpdate.com
Kasus jenazah pasien Covid-19 yang hampir tertukar di RSUD Kota Bogor jadi preseden buruk tentang pelayanan di sektor kesehatan. Atas peristiwa itu kini semua pihak tertuju kepada standar operasional prosedur (SOP) penanganan jenazah rumah sakit plat merah itu.
Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor, Suprianto Siburian, menilai harus ada investigasi SOP penanganan jenazah di RSUD Kota Bogor. “Jadi saya minta agar Pemkot melakukan investigasi SOP. Kalau didapati ada kelalaian harus ada sanksi tegas yang diberikan,” katanya, Rabu (6/1/21).
Pria yang akrab disapa Anto itu mengatakan, kalau kasus yang terjadi kepada keluarga DF mungkin hanya satu dari banyak kasus yang tidak muncuk ke permukaan. Untuk itu ia meminta kepada pihak RSUD Kota Bogor agar terbuka terkait informasi data pasien dan pelayanan yang diberikan.
“Jadi RSUD harus bertanggungjawab sekarang untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait alur penanganan jenazah,” kata Anto.
Anto juga meminta agar pihak RSUD mengatur lagi sistem shift nakes yang ada. Sebab, terjadinya kelalaian penanganan jenazah diduga karena nakes yang terlalu lelah.
“Semua harus di evaluasi. Sekarang peningkatan jumlah pasien Covid-19 sedang tinggi-tingginya. Jadi jangan sampai karena nakes yang lelah dan tidak konsentrasi, kejadian seperti kemarin terjadi lagi,” pungkasnya
Sebelumnya, peristiwa itu juga di sikapi
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto. Dia mengatakan tingginya tingkat penyebaran covid dan semakin penuhnya ruang isolasi perawatan membuat tenaga kesehatan semakin lelah dan semakin berat beban kerjanya.
“Kekurangan nakes menjadi terjadinya kelalaian ini, apalagi hampir tertukar jenazah, SOP tetap harus dijalankan, termasuk kegiatan diluar aktivitas penanganan medis. Kejadian tertukarnya jenazah berarti menjadi warning agar SOP tetap harus jalan,” kata Atang, Selasa (5/1).
Politisi PKS itu mengungkapkan, kewaspadaan terhadap covid ini tetap harus tinggi, maka alur penanganan diluar aktivitas medis juga tetap harus ketat. Pembagian kerja agar lebih proporsional sesuai tupoksi masing-masing.
“Kami melihat bahwa perlu diambil langkah-langkah khusus untuk mengurangi beban kerja yang sudah terlalu berat bagi tenaga kesehatan. Penambahan jumlah nakes merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi,” ungkapnya.
Sambil akan dilakukannya evaluasi terhadap RSUD Kota Bogor, Atang menyarankan agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau sekolah tinggi di bidang kesehatan.
Sebab, berdasarkan Surat Edaran terbaru dari Menteri Kesehatan yaitu SE No HK. 02.01/Menkes/4394/2020 tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid19, mahasiswa tingkat akhir diperbolehkan menjadi tenaga kesehatan untuk menangani pandemi Covid-19.
“Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu upaya alternatif untuk menambah kekurangan tenaga kesehatan dan menambah darah segar baru ditengah beratnya beban para nakes yang eksisting saat ini,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya, heboh video yang beredar soal jenazah yang tertukar atas unggahan DF warga asal Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Dia mengeluhkan jenazah ibunya yang sempat tertukar saat berada di ruang forensik RSUD Kota Bogor.
(As/Bing)
