Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin usai menghadiri Rapat Paripurna LKPj Bupati Bogor, tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jum’at (31/3/23). (Foto: Bodet)
Cibinong, BogorUpdate.com – Pembangunan gedung rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung bakal dianggarkan tahun 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin usai menghadiri Rapat Paripurna Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor, tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jum’at (31/3/23).
“Kemarin saya dengan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan dan Ketua DPRD Rudy Susmanto sepakat, untuk Gedung Rawat Inap RSUD Parung di 2024 harus dianggarkan,” kata Burhanudin kepada Wartawan.
Menurutnya, alasan RSUD Parung baru dioperasikan jadi Klinik Utama, lantaran belum memenuhi tiga kriteria agar terakreditasi sebagai rumah sakit.
“Jadi Rumah sakit untuk terakreditasi menjadi rumah sakit itu ada 3 syarat, yang pertama harus ada gedung utama dan rawat inap. Nah RSUD Parung sekarang belum ada rawat inapnya, bukan masalah besar atau kecilnya gedung tapi harus juga ada gedung rawat inap, itu syarat minimal. Itu baru dari fisiknya agar terakreditasi jadi rumah rsakit sepenuhnya,” ujarnya.
Lalu, lanjut Burhanudin, yang kedua harus alat kedokteran (Aldok) dan alat kesehatan (Alkes) harus terpenuhi, nah ada ada kriterianya yang harus dipenuhi. Lalu yang ketiga sumber daya manusia (SDM) nya.
“Saya hari ini gembar gembor mudah-mudahan ada Dokter spesialis yang mau di Kabupaten Bogor. Pertama sarana dasar, aldok dan alkes dan SDM nya itu harus memenuhi semuanya,” jelasnya.
Oleh sebab itu, beber Burhanudin, agar tidak terbengkalai maka dimanfaatkan terlebih dahulu untuk klinik. Menurutnya, RSUD Cileungsi dan Leuwiliang itu butuh 3 tahun untuk memiliki akreditasi rumah sakit. Itu dibangun sekaligus, apalagi RSUD Parung yang dibangunnya di cicil.
“Untuk RUSD Parung sendiri, karena pembangunannya bertahap, maka dimanfaatkan dulu untuk klinik, agar warga juga bisa berobat walau belum bisa rawat inap,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, alasan di tahun 2023 ini tidak dilanjutkan pembangunan gedung tambahan atau tidak dianggarkan untuk RSUD Parung, karena harusnya dari Gubernur atau Provinsi Jawa Barat ada, tapi kenyataannya gak ada.
“Waktu itu informasinya Gubernur mau mengucurkan 2 kali yakni 2022 dan 2023. Sehingga kita juga tidak anggarkan, kebetulan APBD kita juga ada yang di prioritaskan, sehingga di 2023 kami tidak anggarkan untuk RSUD Parung,” jelasnya lagi.
Burhanudin berharap, di tahun 2024 nanti, RSUD Parung yang rencananya bakal dianggarkan bisa seluruhnya terpenuhi. Agar di tahun 2025 mendatang bisa beroperasi sebagai rumah sakit.
“Saya juga berharap untuk 2024 nanti kita sudah bisa menganggarkan gedung seluruhnya beserta dengan alkes dan SDM agar segera bisa terakreditasi sebagai Rumah sakit,” tukasnya.
