Cariu, BogorUpdate.com
Menyikapi adanya Program Sanitasi Desa (Sandes) di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau spek, menuai kritikan.
Kali ini Ketua LSM Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun (LP Nasdem), Angga Dita Erlangga yang angkat bicara.
Dia menegaskan, program Sandes yang diperuntukan untuk warga kurang mampu itu jangan menjadi Bancakan para Oknum yang dipercayakan untuk membangun Program tersebut.
“Lagi lagi di duga program sandes menjadi Bancakan para oknum, mesti program yg di gulirkan oleh komisi 5 DPR RI ini dapat meringankan beban masyarakat, namun faktanya diduga pengerjaan nya cuma asal asalan, ingat dana itu bersumber dari APBN, yang notabene nya bersumber dari uang rakyat, rasanya tidak elok kalau hasil uang dari rakyat dijadikan Bancakan oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab,” ucap Angga Dita Kepada Bogorupdate.com.
Lebih lanjut Angga sapaan akrabnya itu memaparkan, adanya pembangunan Program yang digulirkan dari dana APBN ini seharusnya benar-benar dipantau, jangan sampai terjadi adanya penyimpangan, atau pembuatan pembangunannya asal-asalan.
“Dalam hal ini saya dari lembaga pemerhati nasional Indonesia membangun, berharap kepada pihak pihak terkait dapat bekerja secara Profesional sesuai dengan jobdes, dan kami menekan kan untuk TPK agar benar benar lebih beredukasi secara transparan terhadap program sandes,” paparnya.
Masih kata Angga, adanya Program Sandes ini dirinya meminta kepada Anggota DPR-RI agar bisa mengevaluasi agar tidak terjadi di lapangan, hal-hal yang merugikan Masyarakat, dan dimanfaatkan para oknum yang mengerjakan.
“Saya meminta kepada Anggota Dewan DPR-RI H. Mulyadi selaku inisiator program Sandes agar mengevaluasi, agar tidak terjadi Bancakan para oknum oknum yang tidak bertanggung jawab, demi kepentingan Masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Program Sanitasi Desa (Sandes) di Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, yang memakai anggaran Aspirasi DPR-RI, Mulyadi dari Fraksi Gerindra sebesar Rp 500 Juta diduga kurang maksimal pengerjaannya. Anggota Dewan DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar, minta Aparat yang berwenang harus segera bertindak jika ada penyimpangan lantaran memakai dana APBD/APBN.
Menurutnya, Anggota Dewan sudah memperjuangkan bantuan dari dana Aspirasi untuk memenuhi harapan masyarakat yang sangat membutuhkan. Dengan adanya bantuan ini semoga masyarakat dapat menikmatinya. Namun jangan disalahgunakan demi kepentingan pribadi dengan mengurangi spek yang sudah ada.
“Setiap anggota Dewan pasti akan berikhtiar untuk bekerja memenuhi harapan masyarakat termasuk memperjuangkan aspirasi warga,” ucap Beben Suhendar kepada wartawan.
Lebih lanjut, Anggota Legislatif (Aleg) yang berangkat dari dapil 2 Partai Gerindra ini menambahkan, dengan adanya dana aspirasi yang diturunkan oleh Anggota Dewan harus benar-benar tepat sasaran. Apalagi yang menggunakan anggaran dari APBD maupun APBN harus ada pengawasan.
“Apabila sinyalemen adanya bentuk penyimpangan dalam pelaksanaannya itu benar pasti akan ada rasa kecewa. Kegiatan apapun yang didanai APBD/APBN sudah menjadi kewajiban semua pihak terlebih aparat untuk berperan serta mengawasi bentuk-bentuk penyimpangan agar hasilnya bisa maksimal di rasakan manfaatnya oleh masyarakat,” paparnya.
