Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya
Cibubungbulang, BogorUpdate.com – Pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil atau Kang RK yang ingin mengembalikan pengelolaan SMA sederajat ke pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot) di Jawa Barat, dijawab tegas oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya.
Menurut Kang AW sapaan akrabnya itu, menilai perkataan Gubernur Jawa Barat tersebut syarat frustasi dalam mengambil sikap persoalan pelajar menengah atas atau kejuruan di tingkat Kabupaten atau Kota.
“Barangkali kang RK sudah enggan, malas bahkan frustasi ngurusin SMA dan SMK yang sedemikian kompleks persoalannya, makanya menyampaikan itu, saya sangat bisa memahami tangan kang RK mah memang terlalu lembut dan halus untuk menangani kompleksitas persoalan yang ada di SMA dan SMK apalagi ngurusin tawurannya,” kata Kang AW kepada Wartawan, Senin (3/4/23).
Lebih lanjut, Kang AW menegaskan seolah-olah Pemerintah Provinsi hanya lempar permasalahanya saja dibanding tanggung jawab dalam merealisasikan konsep sekolah satu atap, hingga mencukupi kebutuhan operasional sekolah yang saat ini belum memadai.
“Wajar kalo dia terkesan langsung ingin lempar handuk dengan cara ingin menyerahkan kembali pengelolaan SMA dan SMK ke Pemkot dan Pemkab. Dulu dia keukeuh untuk merealisasikan konsep sekolah satu atap untuk mengantisipasi kekurangan SMA dan SMK Negeri di banyak kecamatan, tapi kan sampe sekarang sepertinya belum ada yang terealisasi,” tegasnya.
“Membuat program SPP gratis dengan BOPD untuk SMA dan SMK Negeri malah jadi blunder karena Kepseknya jadi bulan-bulanan para orang tua siswa sementara kebutuhan operasional sekolah secara fundamental memang belum memadai,” tambahnya.
Anggota DPRD Dapil Kabupaten Bogor ini menambahkan, dengan jumlah guru honorer yang jumlahnya semakin bertambah akan menjadi bomerang bila pengelolaan ditingkat Sekolah menengah atas ini dikelola oleh Pemkab yang keuanganya sangat terbatas.
“Saat rapat di Komisi itu kalau kita membahas soal SMA dan kita diskusinya soal penyelamatan generasi, peningkatan kapasitas SDM usia muda, antisipasi bonus demografi dihadapkan dengan persoalan anggaran yang terbatas,” bebernya.
Barangkali, lanjut Kang AW, RK bisa jadi tidak tahu juga jika para guru honor di SMA dan SMK Negeri itu naik angkanya sejak pengelolaannya beralih ke Pemprov.
“Artinya, bagi para guru honor yang pernah merasakan saat SMA dan SMK Negeri dalam pengelolaan mereka dipastikan tidak akan mau kembali ke Pemkabnya yang kondisi keuangannya terbatas,” ujarnya.
Jadi, tegasnya lagi, tidak semua Pemkot dan Pemkab di Jabar ini seperti Kota Bandung, Depok dan Bekasi yang banyak duitnya dan memiliki kemampuan mengelola SMA dan SMK Negeri.
“Simpulan saya, jangan terlalu menyederhanakan persoalan, bekerja menjadi pemimpin itu jangan maunya yang mudah melulu,” lanjutnya.
Selain itu, anggota DPRD Jabar ini juga menyinggung soal kepemimpinan RK yang lebih memilih membangun Alun-alun saja ketimbang mengurusi anak muda generasi yang akan datang.
“Yang pasti ngurusi SMA dan SMK Negeri sudah menjadi turunan dari amanat UU Pemda, yang pada intinya kita dibagi tugasnya dengan Pemkab dan Pemkot yang mengurusi SD dan SMP,” ucapnya.
“Mengurusi anak-anak SMA dan SMK memang tak semudah membangun alun-alun, tapi dalam pandangan saya ngurusi anak-anak muda pasti jauh lebih utama dan lebih banyak pahalanya ketimbang bangun taman kota,” tutupnya.
