Kota Bogor, BogorUpdate.com
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah terkait hasil pengawasan persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, Senin (13/09/21)
Dalam rakor tersebut juga dibahas mengenai program vaksinasi bagi anak usia 12 sampai 17 tahun berbasis sentra sekolah.
Komisioner KPAI Daerah Kota Bogor, Bidang Pendidikan Anni Farhani menyampaikan, rakorda tersebut merupakan komitmen pihaknya agar satuan pendidikan di Kota Bogor dapat berjalan dengan baik.
KPAID melakukan pengawasan terhadap 18 sekolah yang tersebar di 6 kecamatan. Pengawasan dilakukan, agar anak-anak terlindungi terhadap Covid-19 dan memastikan anak-anak mendapatkan pelajaran terbaik.
Anni menambahkan dalam kegiatan Rakorda ini, KPAID menyampaikan beberapa Rekomendasi hasil dari Rakonas KPAI, secara umum KPAI mendukung pelaksanaan PTM di masa pandemi dengan enam syarat.
Pertama, sekolah harus dipastikan sudah memenuhi segala syarat dan kebutuhan penyelenggaraan PTM terbatas termasuk memastikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dapat terpenuhi. “Jika belum terpenuhi, maka Pemerintah Daerah harus membantu pemenuhannya,” jelasnya, Selasa (14/09/21)
Kedua lanjut dia, sekolah harus dipastikan vaksinasinya mencapai minimal 70 persen, warga sekolah sudah divaksin, mengingat sudah ada program vaksinasi anak usia 12-17 tahun.
“Kalau hanya guru yang divaksin, maka kekebalan komunitas belum terbentuk, karena jumlah guru hanya sekitar 10 persen dari jumlah siswa,” ungkapnya.
Sementara kekebalan kelompok terbentuk lanjut dia, jika minimal 70 persen populasi sudah divaksin, maka setidaknya orangtua sudah di vaksin. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan dunia, WHO.
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat harus memastikan percepatan dan penyediaan vakinasi anak merata di seluruh Indonesia. Karena dari survey singkat KPAI, anak-anak yang belum divaksin menyatakan belum mendapatkan kesempatan vaksinasi di daerahnya.
Ketiga, Pemda harus jujur dengan positivity rate daerahnya, dengan ketentuan menurut WHO bahwa positivity rate di bawah 5 persen baru aman membuka sekolah tatap muka.
“Jadi, Testing, Tracing, dan Treatment (3T) perlu ditingkatkan, bukan dikurangi agar positivity ratenya menjadi rendah,” tambah dia.
Syarat Keempat, karena PJJ dan PTM dilaksanakan secara beriringan maka perlu ada pemetaan materi tiap mata pelajaran, materi mudah dan sedang di berikan di PJJ dengan bantuan modul, dan materi yang sulit disapaikan saat PTM, agar ada interaksi dan dialog langsung antara peserta didik dengan pendidik
Lalu syarat Kelima, KPAI mendorong 5 SIAP menjadi dasar bagi pembukaan sekolah di Indonesia, yaitu Siap aerahnya, Siap sekolahnya, Siap gurunya, Siap orang tuanya dan Siap Anaknya.
“Jika salah satu dari lima tersebut belum siap, sebaiknya tunda buka sekolah tatap muka di masa pandemi covid-19,” tuturnya.
Keenam, KPAI mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota perlu melakukan nota kesepahaman terkait pendamping sekolah dalam PTM dan Vaksinasi Anak.
“Sekolah perlu mendapat edukasi dan arahan dalam penyusunan protokol kesehatan/SOP AKB di satuan pendidikan. Selain itu, sekolah dapat mengakses layanan fasilitas kesehatan terdekat ketika ada situasi darurat, misalnya ditemukan kasus warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat atau ada warga sekolah yang pingsan saat PTM berlangsung,” paparnya.
Anni mengingatkan kembali, Indonesia merupakan salah satu negara di antara negara lain di dunia yang masih terdampak Covid-19. Beberapa negara juga masih belum menyiapkan, bahkan juga masih belum terlaksana tatap muka.
“Indonesia melihat data terkini, ada daftar baik, tapi juga ada beberapa daerah kasusnya tinggi, data Satgas dan Kemenkes, sejak 23 sampai 28 Agustus, alhamdulillah untuk 20 provinsi kasusnya turun, ini keberhasilan gotong-royong dalam situasi PPKM, karena menghadapi situasi ini tidak hanya diserahkan kepada negara, tapi juga partisiapsi masyarakat, ini sangat berarti,” urainya.
Dalam pelaksanaan PTM hari ini, peran satuan pendidikan dan pemerintah daerah sangat besar. Pasalnya, untuk melaksanakan PTM menurut WHO idealnya adalah positivity rate itu dibawah 5 persen. “Sementara di kota Bogor masih belum tercapai,” tandasnya.
