Kasie Intel Kejari Kabupaten Bogor, Marjuki. (Bodet)
Cibinong, BogorUpdate.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor membantah adanya isu terkait pengumpulan sebanyak 416 Kepala Desa (Kades) dan 19 Lurah yang ada di Kabupaten Bogor untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Ibis Bandung Trans Studio Hotel, Kota Bandung yang akan digelar pada 11 sampai 14 Desember 2023 mendatang.
“Yang jelas kami Kejaksaan tidak pernah mengundang kades se-Kabupaten Bogor dan Kepala Kejaksaan (Kajari) Kabupaten Bogor tidak pernah mengadakan kegiatan tersebut,” kata Kasi Intel Kejari Kabupaten Bogor, Marjuki kepada BogorUpdate.com, Kamis (7/12/23).
Marjuki menjelaskan, kegiatan Bimtek senilai Rp 10 Juta yang diselenggarakan oleh Event Organizer (EO) Meraki yang berdomisili di Cianjur tersebut merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
“Acara tersebut diinisiasi oleh Pemkab Bogor. Kenapa, karena mungkin Pemkab Bogor melihat banyaknya aduan masyarakat terkait dengan kepala desa,” jelasnya.
Dia mengaku, CEO atau pemilik Meraki sudah menghubungi pihak Kejari Kabupaten Bogor. Namun hanya dijadikan sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan yang bertema “Penyuluhan Hukum dan Pengelolaan Keuangan Desa Se-Kabupaten Bogor Tahun 2023” itu.
“Dan kami memang rencananya sudah dihubungi oleh CEO-nya Meraki itu hanya sebagai salahsatu narasumber di kegiatan tersebut. Karena saya juga baru kenal, dan tidak kenal sebelumnya dengan CEO meraki,” ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa isu yang berdedar terkait Kejari Kabupaten Bogor mengumpulkan kades itu tidak benar. Apalagi untuk kepentinggan Pilpres dan Pemilu 2024 mendatang.
“Makannya silahkan di cek ke desa apakah kejaksaan yang mengundang atau mengadakan kegiatan tersebut. Makannya saya sering sosialisasi terkait dengan Jaga Desa, dan itu memang diantusias oleh Kades, jadi tidak benar apabila kejaksaan mengadakan kegiatan tersebut apalagi mengumpulkan seluruh kades untuk tujuan tertentu apalagi Pilpres dan Pemilu, itu tidak ada,” tegasnya.
Marjuki juga selalu menghimbau kepada para kades, jika ada sosialisasi atau Bimtek yang tidak jelas keuangannya agar tidak diikuti.
“Makannya saya, dalam sosialisasi juga saya mengatakan apabila ada Bimtek yang tidak bisa di pertanggungjawabkan keuangannya jangan dipaksakan,” imbaunya.
