Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. (Ist)
Cibinong, BogorUpdate.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan untuk menindak dugaan penyelewengan anggaran Satu Miliar Satu Desa (Samisade).
Hal tersebut disampaikan Rudy Susmanto menyikapi persoalan dugaan penyelewengan dana Samisade di dua desa yang ada di Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Tajurhalang.
“Kalau ada pelanggaran menyangkut peraturan hukum yang berlaku terkait Program Samisade, tentunya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan proses-proses lebih lanjut,” kata Rudy Susmanto.
Meski begitu lanjut Rudy Susmanto, terjadinya penyimpangan di Desa Cidokom Kecamatan Rumpin dan Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang, bukan gambaran program Samisade di seluruh desa.
“Iya, dari 416 desa kalaupun ada beberapa permasalahan saya yakin permasalahan tersebut tidak menjadi sebuah gambaran di 416 desa,” jelas Rudy Susmanto.
Rudy Susmanto meyakini masih ada desa-desa yang menjalankan program Samisade dengan baik.
“Kita pun harus mengapresiasi desa-desa yang menjalankan program Samisade dengan baik. Jangan sampai yang bekerja baik ada 400 desa, yang tidak baik hanya 1 desa, dan seakan-akan 400 desa dianggap tidak baik. Yang baik harus kiat apresiasi yang tidak baik kita evaluasi bersama,” kata dia
Rudy Susmanto menyebut, dari sejumlah permasalahan itu ada beberapa desa yang benar-benar belum paham soal pelaksanaan program Samisade. Sehingga perlu adanya anggaran untuk pelatihan atau pendampingan agar desa-desa yang belum sepenuhnya mengerti itu, bisa mengerjakan Samisade sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Anggaran tersebut harus diiringi dengan anggaran pendampingan atau pelatihan bagi penyelenggara pembangunan di desanya,” ungkapnya. (**/Jis)
