Cibinong, BogorUdpate.com – Mantan Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin memastikan bahwa Program Tiga Miliar Satu Desa (Timisade) milik salahsatu pasangan calon (Paslon) Bupati Bogor, sulit untuk direalisaskan.
Burhanudin menjelaskan alasan sulitnya merealisasika program yang dijanjikan untuk memikat para Kepala Desa di Kabupaten Bogor memilih paslon tersebut.
Menurut Burhanudin, jika ingin membuat program, maka harus tahu dulu berapa jumlah keuangan daerah, lalu dikurangi dengan biaya kebutuhan untuk pembangunan dan membayar gaji ASN dan lainnya.
“Saya lebih kepada anggaran itu kan ada pakem nya. Biaya publik, aparatur, investasi dan pembangunan itu gimana. Jadi lihat saja APBD kita berapa, lalu untuk kebutuhan anggaran lainnya berapa. Intinya satu, harus ada pakemnya bahwa program itu harus realistis,” kata Burhanudin, Senin (14/10/24).
Belum lagi, lanjut Burhan, program yang dijanjikan oleh Paslon bukan hanya satu. Sementara, untuk merealisasi satu program saja sangat mustahil, maka proglam lainnya juga dipastikan tidak akan berjalan.
Seperti program untuk kesehatan, yakni Satu Puskesmas Satu Desa. Burhan juga meyakini jika keuangan yang dimiliki Pemkab Bogor tidak akan sanggup untuk membiayai program yang membutuhkan biaya sebesar Rp 5 sampai 10 Miliar itu.
“Program satu puskesmas satu desa juga saya rasa juga tidak akan menyanggupi anggarannya. Karena kita juga masih punya PR menyelesaikan satu rumah sakit yakni RSUD Parung,” jelasnya.
“Selain itu ada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 101 itu juga banyak yang harus ditingkatkan, baik revitalisasi atau renovasi. Intinya itu selama ini kita beratnya di SDM. Mungkin fisik bisa tapi SDM gimana,” sambungnya.
Selain itu, program satu tempat pemakaman umum (TPU) satu desa. Menurut Burhan yang faham betul kebutuhan dan pengeluaran anggaran Kabupaten Bogor itu, harus dikaji terlebih dahulu secara komprehensif, sesuai dengan daftar inventarisir masalah dan potensi wilayah masing-masing.
“Jadi potensi dan masalah di Jasinga berbeda dengan Leuwiliang. Kalau misalkan di desa itu kuburannya sudah siap ngapain investasi, tapi yang tidak ada di desanya saya setuju,” jelasnya.
Intinya, kata Burhanudin, untuk merealisasikan satu program saja akan sulit karena terbentur keuangan daerah yang terbatas. Apalagi, merealisasikan program lainnya yang akhrinya hanya menjadi janji saja hanya demi meraup suara pada Pilkada 27 November 2024 mendatang.
“Warga jadi hanya diiming-imingi saja dengan programnya. Karena untuk merealisasikan satu program saja akan sulit, apalagi program lainnya,” tukasnya. (**)
