Cibinong, BogorUpdate.com – Bidang Hukum dan Kebijakan Publik DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bogor, lakukan kegaiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan di aula Gedung PKS, Cibinong, Minggu (26/6/22), kemarin.
Anggota DPRD sekaligus Kepala Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Achmad Fathoni mengatakan jika tujuan diadakannya FGD ini untuk melihat apa keluhan dari masyarakat dalam bidang pendidikan khususnya.
“Kegiatan ini, kita juga mengundang para tenaga pendidik baik negeri maupun swasta yang di hadiri langsung dari Dinas Pendidikan terkait persoalan dan solusi yang harus di siapkan kedepannya,” papar Fathoni biasa di sapa, Senin ( 27/6/22).
Pertama, sambung Fathoni, Pada kesempatan yang baik tersebut ia menyampaikan terima kasih atas kehadiran para narasumber dan kontributor dalam FGD Pendidikan. Ia tidak menyebut peserta melainkan kontributor karena memang tidak hanya narasumber yang diminta kontribusi pemikirannya, tapi semua yang hadir juga ikut diminta berkontribusi.
“FGD Pendidikan yang diadakan kali ini adalah Seri ke-2 yg diadakan Bidang Hukum dan Kebijakan Publik PKS Kabupaten Bogor, setelah bulan Maret lalu diadakan FGD Kesehatan. Bidang kami diberi tugas oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Ust Dedi Aroza untuk menyusun Platform PKS dalam melayani rakyat Kabupaten Bogor, sebagai kesiapan memimpin Bogor,” paparnya.
Menurutnya, DPD PKS Kabupaten Bogor berkewajiban untuk menyiapkan diri memenuhi keinginan rakyat Kabupaten Bogor, untuk memiliki pemimpin yang tidak hanya punya keinginan, tapi yang terpenting memiliki kapasitas, ide dan gagasan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat agar bisa maju, adil dan sejahtera.
“Sudah terlalu lama rakyat Kabupaten Bogor kurang dilayani dan dibela. Disini PKS Kabupaten Bogor ingin hadir memimpin untuk membela dan melayani rakyat. Berbagai persoalan utama pelayanan pada rakyat yang wajib dan mendasar seperti Kesehatan, Pendidikan, Lapangan Pekerjaan, Infrastruktur, Pangan, dll semua harus terlayani dengan baik,” bebernya.
Dan dalam diskusi ini terbukti adanya kesulitan yang di rasakan oleh tenaga pendidik khusunya untuk mereka yang ingin mendirikan sekolah swasta dipersulit dengan persoalan izin, dan juga soal harga IMB yang luar biasa.
“Ini kan sekolah, untuk dunia pendidikan jangan disamakan dengan management perusahaan, karena sekolah swasta pun ada yang masuk dalam katagori mapan ada juga yang ngap-ngapan,” cetusnya.
Oleh karena itu, dalam FGD kemarin pemaparan panjang lebar soal dunia pendidikan yang memang masih perlu banyak sentuhan. Baik dari bantuan maupun pengawasan serta sistem pendirian yang harus lebih di perbaiki, dan saat ini PKS sedang mempersiapkan hal itu agar saat memimpin nanti kita sudah punya konsep yang akan di jabarkan.
“Terima kasih kepada para narasumber Dr Agus Suhendi, dari Dinas Pendidikan, Bapak Dr Agus Sriyanta (BMPS), Bapak Burhanudin (Kopel) & Bapak Dadeng Wahyudi (DPRD Komisi 4 FPKS) yang sudah hadir dan memberikan banyak evaluasi, gagasan serta pemikiran, semoga sehat dan sukses selalu , berharap bisa terus bersama PKS,” tuturnya.
Sebagai bentuk keseriusan, sambung ia, PKS Kabupaten Bogor menyiapkan diri memimpin, Bidang Hukeblik diberi tugas menyusun platform PKS untuk Kabupaten Bogor. Melalui FGD tersebut ia kumpulkan ide dan pemikiran baik dari para nara sumber dan kontributor yg merupakan stakeholder, praktisi serta pengamat di bidangnya.
“Dalam FGD ini kami dapati ternyata banyak pihak yang mencintai Kabupaten Bogor dan siap berkontribusi melayani dan membela rakyat Bogor, mereka sangat antusias memberikan analisis dan pemikirannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Mereka merasa bahagia karena PKS Kabupaten Bogor memberikan mereka kesempatan berkontribusi,” pungkasnya.
