Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KH Agus Salim.
Klapanunggal, BogorUpdate.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KH Agus Salim menegaskan, kegiatan Reses tahun 2022 ini menjadi momen untuk merealisasikan program yang terkena refocusing pada tahun 2021 dan bertepatan menjelang habisnya masa jabatan Plt Bupati Bogor pada tahun 2023 mendatang.
Hal itu diungkapkan KH Agus Salim dalam kegiatan Reses Anggota Dewan Daerah Pemilihan (Dapil) I masa sidang III tahun 2021-2022 di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Senin (18/7/22).
“Reses masa sidang ke 3 DPRD Kabupaten Bogor Dapil 1 di Klapanunggal ini menjadi sangat urgent karena terkait dengan reses yang dilaksanakan menjelang dilaksanakannya RAPBD Perubahan dan RAPBD murni 2023. Jadi bulan ini Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) akan kita bahas dari keduanya,” katanya kepada BogorUpdate.com.
Kenapa begitu penting, sambung Politisi PKS itu, karena kondisi kepemimpinan di Kabupaten Bogor masa kepemimpinan kepala daerahnya akan berakhir di tahun 2023. Dengan kata lain dalam regulasi bahwa dalam 6 bulan sebelum masa berakhir masa jabatan kepala daerah tidak memungkinkan dan tidak diperbolehkan melakukan berbagai kebijakan strategis.
“Berarti pada Juni 2023 kalau mau membangun segala halnya harus dimaksimalisasi di APBD perubahan atau APBD 2023. Demikian juga kondisi kepemimpinan yang dipimpin oleh Plt, dan nanti juga kita cukup panjang akan dipimpin oleh Plt, sekarang juga dipimpin oleh Plt gak tau mau sampai kapan berakhirnya,” tegasnya.
Agus Salim menambahkan, menjelang masa akhir jabatan masa periode pemimpin yang sekarang berarti pertengahan 2023 itu tidak boleh ada pengambilan kebijakan yang strategis kecuali harus ada pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. Begitu akhir 2023 berada ditangan Plt yang ditunjuk oleh Kemendagri sampai selesai Pilkada dan pelantikan Kepala Daerah berikutnya.
“Berarti selama 2024 karena Pilkadanya adalah November 2024 sampai nanti sesuai jadwalnya pelantikan April 2025 berarti akan dipimpin oleh Plt. Tentu kepemimpinan Plt apalagi dimasa tahun politik akan sangat berbeda sekali dengan kepemimpinan yang bukan Plt,” paparnya.
Maka dari itu, lanjut Agus Salim, berbagai program pada reses kali ini dipastikan mana program yang sudah terealisasi dan mana yang belum. Jika ada yang belum maka Dewan akan ikhtiarkan agar bisa diwujudkan bila memungkinkan di APBD perubahan bila tidak di APBD 2023 tentu dengan berusaha karena waktu dan juga kondisi membuat skala prioritas sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Tentu skala prioritasnya bukan hanya dari sudut pandang penyelenggara pemerintahan, tapi gimana masyarakat melihat itu menjadi prioriti dan sangat perlu direalisasikan,” bebernya.
Adapun terkait usulan dan diskusi usulan dari masyarakat Klapanunggal, masih kata Agus Salim, adalah ajuan untuk diwujudkannya SMP 02 Klapanunggal karena faktor zonasi kemudian jumlah peserta didik dengan SMP yang ada tidak memadai, demikian juga meski ini harus disambungkan juga dengan Provinsi terkait kebutuhan sekolah SMK.
“Kemudian juga tadi harus ada yang kami sambungkan dengan pihak Indocement khususnya jalan yang dibangun oleh indocement yang kemudian menghubungkan beberapa desa yang memang kita harus diskusikan solusi yang lain agar nyaman semuanya,” ungkapnya.
Lebih lanjut Agus Salim mengatakan, bahwa ada juga beberapa aspirasi terkait galian, banyak tanah dan material yang mengotori jalan dan membahayakan, mengganggu keamanan dan kenyamanan. Disisi lain musti di cek kembali perizinannya dalam melakukan kegiatan tersebut. Bila tidak ada izin maka di tutup saja.
“Kalau tidak ada izin ya harus dihentikan, saya dapet kabar informasinya sempat ditutup kemudian dibuka lagi. Masyarakat berharap agar ditertibkan karena kaitannya dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ada juga beberapa tadi tekait dengan revitaslisasi puskesmas, pembangunan Puskesman dan UMKM agar dibantu legalisasinya,” tandasnya.
