Nanggung, BogorUpdate.com – Peningkatan ruas jalan Curug Bitung Nirmala Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor tak kunjung dikerjakan, padahal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sudah keluar dari bulan Juni 2022.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Permadi Dalung meminta dinas PUPR agar menegur pihak pelaksana kontraktor agar segera melakukan pekerjaan sesuai SPMK yang sudah diterima oleh pihak pelaksana penyedia dimasing-masing titik lokasi yang dikerjakan nya.
“Jadi kalau proyek yang sudah dilelangkan dan sudah ada pemenang tender nya, maka kontraktor pemenang lelang wajib harus segera melaksanakan pekerjaan Proyek itu, jangan sampai terlalu lama karena sudah ada deadline dan jatuh tempo waktu pelaksanaan nya,” ujar Permadi Dalung kepada wartawan saat dihubungi via Seluler, Rabu malam (6/7/22).
Lanjut Dalung sapaan akrabnya yang merupakan Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bogor, juga menegaskan, jangan sampai pihak penyedia jasa pekerjaan proyek yang sudah menerima SPMK itu, tidak ada alasan untuk tidak segera dikerjakan.
“Jangan nantinya pas akhir pelaksanaan pekerjaan pihak kontraktor beralasan tidak kekejar dengan alasan bermacam faktor dilapangan, karena sudah masuk jatuh tempo dan pada akhirnya pekerjaan nya buruk dan tidak bagus kualitas bangunan nya. Makanya ketika SPMK sudah diterima pihak kontraktor harus segera dan secepat nya dikerjakan,” terangnya.
Kendati demikian, kata Dalung, Dinas PUPR Kabupaten Bogor sebagai leading sektor sebagai kuasa anggaran pembangunan proyek jalan itu harus gerak cepat dalam menjalankan program yang telah terjadwal.
“Sekarang SPMK sudah diterima pihak penyedia jasa kontraktor, PUPR harus segera melakukan pengawasan dan kontrol pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dilapangan, agar program pembangunan jalan tersebut pastinya dinantikan oleh masyarakat dan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Dalung.
Lanjut Dalung menambahkan, bahwa percepatan proses kegiatan tersebut langkah antisipatif untuk optimalisasi kinerja Pemkab Bogor.
“Hindari adanya proyek luncuran akibat waktu yang tidak cukup pengerjaan. Makanya PUPR harus kerja cepat,” paparnya.
Ia pun menjelaskan, agar proyek yang dikerjakan oleh pihak penyedia jasa atau pihak ketiga disesuaikan dengan pekerjaan yang sudah ditentukan jadwal SPMK nya, agar nantinya tidak mempengaruhi estimasi waktu kontrak kerja sehingga pekerjaan nya pun baik dan bagus sesuai dengan speak perencanaan yang telah ditentukan.
“Jadi pihak penyedia jasa kontraktor yang sudah menerima SPMK dengan proses tahapan lelang yang telah dimenangkan tender nya, harus siap melaksanakan pekerjaannya. Kalau memang tidak siap melaksanakan pekerjaan proyeknya, ya jangan diterima dari awal,” ungkapnya.
Dalung juga berharap kepada Dinas PUPR untuk proaktif dalam melaksanakan tugas kontrol dan pengawasan. Dan kalau memang ada masalah dilapangan harus cepat diselesaikan dan lakukan peneguran kepada pihak kontraktor.
“Kalau ada masalah dilapangan pihak Dinas PUPR segera melakukan peneguran, dan segera diselesaikan agar pihak kontraktornya tidak lelet dalam melaksanakan pekerjaannya, karena pelaksanaan pekerjaan itu sudah tertuang di dalam kontrak yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor,” pungkasnya.
