Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto
Politik, BogorUpdate.com – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan jangan ikut-ikutan obral janji dalam penanggulangan harga minyak goreng.
Mulyanto yang berasal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, sebaiknya Luhut langsung beraksi (action) dari pada hanya tebar ancaman akan menindak pengusaha yang masih ‘bermain-main’ dalam masalah kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng.
“Hari gini, sudah lebih dari delapan bulan sengkarut minyak goreng, baru membuat statemen seperti itu. Kemana saja selama ini?” tegas Mulyanto seperti melansir situs DPR, Selasa (7/6/22).
Mulyanto menjelaskan, Pemerintah sudah bolak-balik dan buka-tutup kebijakan. Seperti kebijakan DMO, yang pernah diterapkan, lalu dicabut dan sekarang ditetapkan kembali.
Begitu juga dengan kebijakan subsidi. Mulanya subsidi minyak goreng diterapkan di tingkat pengecer. Kebijakan tersebut dicabut, lalu diterapkan subsidi minyak goreng curah di tingkat produsen. Sekarang kebijakan subsidi tersebut dicabut kembali. Termasuk juga kebijakan larangan ekspor CPO yang buka-tutup.
Bahkan, kata Mulyanto, keluhan dari Mendag maupun Menperin atas komitmen dan nasionalisme pengusaha minyak goreng sudah sering kali diteriakan. Termasuk keluhan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyimpulkan pasar minyak goreng yang oligopolistik, dan patut diduga terjadi kartel dalam penentuan harga terutama minyak goreng kemasan.
Tindak lanjut kasus perizinan ekspor yang melibatkan produsen minyak goreng, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, bukan sekedar kejahatan oknum korporasi, belum terlihat kemajuannya.
“Jadi Menko Marves jangan sekedar gagah-gagahan PHP (Pemberi Harapan Palsu-red) publik. Yang dibutuhkan publik adalah bukti. Masyarakat tengah menunggu janji Presiden, bahwa harga minyak goreng turun sesuai HET,” tegas Mulyanto.
Untuk diketahui Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bakal mengambil tindakan tegas kepada oknum pengusaha minyak goreng nakal. Luhut bahkan mengajak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bersama-sama memantau pergerakan harga minyak goreng saat ini.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat ini, Luhut pun menjamin bahwa harga minyak goreng bisa turun dalam waktu dua minggu ke depan, khususnya harga minyak goreng curah.
