Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi. (Net)
Cibinong, BogorUpdate.com – Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan keberadaan Bendungan Cibeet dan Cijuray itu relatif penting. Pasalnya, fungsi bendungan tersebut tidak hanya sebagai pengendali bencana alam banjir di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi yang membutuhkan otoritas Pemprov Jabar.
Untuk itu, Politisi Partai Gerindra ini mendorong Pemprov Jabar segera melakukan penunjukan lokasi (Penlok) Bendungan Cibeet dan Cijuray di Kecamatan Tanjungsari dan Cariu, Kabupaten Bogor.
“Pemprov Jabar kami minta untuk menetapkan penlok Bendungan Cibeet dan Cijuray. Apalagi pemerintah pusat atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menyiapkan anggaran pembebasan lahannya untuk membebaskan lahan dengan perkiraan total luas lahan sekitar 1.500 hektare,” ujar Mulyadi kepada wartawan, Selasa (15/8/23).
Politisi Partai Gerindra ini menuturkan setelah penetapan Penlok, maka akan dibentuk Tim Sembilan atau Pembebasan Lahan, yang terdiri dari Kemenpupr, Kantor ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.
“Sambil menunggu revisi Detail Engineering Desigan (DED), akan dibentuk Tim Sembilan dan juga Perda Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Mulyadi menjelaskan, jika dibandingkan proyek pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kawasan Puncak, anggaran proyek pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray lebih besar.
“Total nilai proyek pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray bisa mencapai Rp 10 triliun, hal itu karea luas lahannya bisa meluas hingga 1.800 hektare atau bertambah 300 hektare dari rencana awal,” jelas Mulyadi.
Menurutnya, proyek pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray itu nantinya berguna sebagai cadangan air bersih atau baku untuk masyarakat wilayah timur Kabupaten Bogor.
“Proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut ditargetkan selesai pada akhir Tahun 2024, namun dipastikan mundur karena waktu peyelesaian pembangunan menggunakan tahun jamak atau multi years,” jelas Mulyadi
