Penulis : Saiful Kurniana, SE
(Wapimred BogorUpdate.com)
Opini, BogorUpdate.com
Pemahaman kita soal telur selalu pada kesimpulan sederhana. Dipercaya jadi sumber protein untuk tubuh, rendah kolesterol dan bisa di masak dalam berbagai menu.
Setiap daerah bisa membuat tekstur rasa yang berbeda untuk hasil olahan telur.
Begitu populernya telur dimanapun ada populasi manusia, telur juga ada di semua level. Telur ada di rumah orang miskin, bahkan ada di perjamuan orang kaya yang tengah bersantap di hotel bintang lima.
Tentu karena telur sangat mudah diperolah selain gampang di identifikasi sebagai makanan yang layak konsumsi atau tidak.
Hampir semua toko kelontong sampai supermarket kelas atas lebih banyak jual telur dalam kondisi higienis, dan yang pasti di dalamnya masih belum busuk karena tenggat waktu keluar dari induk sampai kapan waktunya telur akan busuk sudah diketahui. Biasanya, telur dianggap busuk karena cairan putih dan kuningnya berubah bentuk jadi biang orok calon anak ayam, itik atau buaya tergantung induk apa yang bertelur.
Nah,, barangkali karena perubahan cairan inilah, telur ayam yang sebelumnya jadi kebijakan justru memunculkan polemik. Telur jadi sumber seteru karena di bagi ke rakyat penerima bantuan dalam keadaan busuk. Media massa bahkan memilih aktif ikut menayangkan berita telur busuk yang diketahui beredar ditengah masyarakat desa Karang Tengah, Kecamatan babakan madang, Kabupaten Bogor sebagai Bantuan pangan nontunai (BPNT).
Rasanya induk ayam yang andil membuahkan telur memilih diam saat ada kisruh, meski rakyat termasuk wakil rakyat berteriak keras meminta agar kebijakan bagi bagi telur yang ternyata busuk segara di usut. Adalah legislator Rudy Susmanto sang ketua DPRD Kabupaten Bogor yang lantang bersuara. Menyoal bantuan telur busuk tersebut. Apalagi kalau ternyata ada kesengajaan.
Hemat saya, kebijakan bagi telur mestinya jadi kebijakan yang sangat sederhana dari sisi aplikasinya. Kesederhanaanya jauh dibawah kebijakan untuk membuat maket dan perencanaan proyek senilai Rp 200 juta sekalipun. Namun begitu, telur bisa jadi boomerang kalau pelaksana nya tidak profesional,
Disisi lain, kebijakan telur rasanya bisa jadi pintu masuk untuk bisa menelisik kebijakan yang lain. Sebab kita berharap agar setiap kebijakan populis seperti pembagian telur ini harus bersih.
Harus Bersih karena rakyat kurang beruntung yang akan mengkonsumsinya. Harus bersih karena dari pajak mereka juga telur bisa di beli. Harus bersih sebab meski kebijakannya politis namun setidaknya rakyat kurang mampu bisa dapat makanan yang layak konsumsi. Salam…
