Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan.
Cibinong, BogorUpdate.com – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi melihat adanya kejanggalan perolehan harta kekayaan milik Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat menjabat pimpinan DPRD Kabupaten Bogor hingga kini yang melonjak drastis.
Menurut catatan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2016-2018 saat Iwan Setiawan menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, ia memiliki Rp 274 juta.
Sedangkan 2019-2021 sesudah menjadi Wakil Bupati, dan 2022-2023 menjadi Plt Bupati melonjak menjadi Rp 6 miliar. Itu lonjakan yang sangat cepat dan tidak masuk akal jika tidak ada sumber lain.
“Ketika tidak mempunyai sumber lain dalam harta kekayaan Iwan Setiawan sangatlah janggal. Kejanggalan tersebut bisa dilihat dari 2 hal. Yaitu, lonjakan yang sangat signifikan setelah menjadi Wakil Bupati, bila dibandingkan ketika yang bersangkuta masih menjadi wakil pimpinan DPRD Kabupaten Bogor,” katanya kepada BogorUpdate.com, Kamis (16/3/23).
Dengan lonjakan yang cukup fantasis itu, lanjut Kang Yus sapaan akrabnya, sangat sederhana untuk cara penghitungannya. Semisal saat Iwan Setiawan menjabat sebagai Wakil Bupati, berapa tunjangan dan dan honor dan dikalikan tahun ia menjabat.
“Pertanyaanya sederhana, emang berapa sih honor dan semua tunjangan ketika menjadi wakil bupati. Ditambah dengan besarnya pengeluaran rutin seorang wakil bupati dan sekarang Plt Bupati,” bebernya.
“Andaipun ada sumber lain seperti mungkin warisan, harta istrinya atau mempunyai perusahaan lain, tentu harus diselidiki, baik sumber permodalan maupun konteks bisnis yang memungkinkan ada konflik of interest dengan jabatannya sebagai Wakil Bupati atau Plt Bupati,” lanjutnya.
Kedua, tambah Kang Yus, lonjakan kekayaan setelah menjadi wakil dan Plt Bupati, sejak tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 lonjakannya sangat tinggi.
Jika honor wakil bupati atau Plt Bupati dengan berbagai tunjanganya paling tinggi 100 juta saja setiap bulan, maka setiap tahun hanya bertambah 1, 2 Miliar.
“Itupun jika tidak ada pengeluaran sama sekali setiap bulannya, artinya puasa selama setahun. Oleh karena itu, kondisi di atas memenuhi unsur kejanggalan,” ungkapnya.
Untuk memastikan harta kekayaan tersebut bersumber dari sumber yang benar dan tidak ada unsur perilaku koruptif atau pencucian uang, maka lembaga yang berkompeten harus secara aktif memeriksa tidak menunggu laporan masyarakat.
“Supaya segera mendapatkan kepastian hukum wajar atau tidak wajar, ada tindakan yang melanggar hukum atau tidak. Kepastian hukum ini penting baik bagi yang bersangkutan, institusi pemeritah daerah maupun bagi masyarakat,” tegasnya.
Bagi yang bersangkutan pasti dikejar-kejar kecemasan, kekhawatiran dan menjadi objek prasangka buruk dari berbagai pihak. Pentingnya kepastian hukum juga bagi pemerintah Kabupaten Bogor, untuk memberikan efek dan pengaruh baik bagi jajaran pemerintahan Kabupaten Bogor.
Begitupun bagi masyarakat, kepastian hukum penting, terlebih ketika hasil pemeriksaan dan penelusuran pihak yang berkompeten hasilnya sangat wajar dan tidak melanggar aturan.
“Maka trust masyarakat akan kembali pulih dan kuat. Baik trust tersebut bagi pemerintahan kabupaten bogor, maupun bagi lembaga penegak hukum,” tukasnya.
