Cileungsi, BogorUpdate.com – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PKS, Achmad Fathoni memberikan bantuan alat pertanian kepada 16 Kelompok Tani (Poktan) di dapil 2 melalui Dinas Pertanian dengan menggunakan anggaran Aspirasi Anggota Dewan tahun 2023.
Bantuan yang diberikan secara simbolis kepada Poktan di Kampung Tegal RT 04 RW 02, Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor berupa, Traktor, Mesin pompa air, dan Paddy reaper (mesin potong padi).
“Ini realisasi dari aspirasi anggota Dewan yang dititipkan di Dinas, berupa alat pertanian tahun 2024. Jadi ini dianggarkan tahun 2023 dan alhamdulillah 2024 direalisasikan pada hari ini,” ucap Achmad Fathoni kepada Bogorupdate.com, Sabtu (25/5/24).
Achmad Fathoni juga menyampaikan, bantuan yang diberikan ini hanya secara simbolis, kepada 3 poktan, dan sisanya akan diantar ke masing-masing poktan yang sudah terdata.
“Ya, hari ini kita memberikan alat pertanian ini secara simbolis kepada 3 poktan, dan sisanya akan di kirim ke masing-masing poktan, kalau dibawa kesini semua kan berat,” ujarnya.
“Total yang kita berikan kepada 16 poktan masing-masing, diantaranya 5 Traktor, 5 pompa air dan 6 paddy reaper (mesin potong padi). Mudah-mudahan bantuan ini bisa membantu para petani menjalankan aktivitasnya,” sambungnya.
Ia juga menjelaskan, kenal dengan para petani sewaktu ada kerjaan di insfrastruktur, banyak petani yang mengeluhkan alat pertanian yang sulit didapatkan dari Dinas terkait.
“Ini satu kebahagiaan saya juga, karena saya kenal para petani di insfrastruktur. Tapi ketika aspirasi saya di insfrastruktur ada dana yang bisa dialihkan ke alat pertanian saya langsung salurkan, dan kedepan harapan saya bisa terus berlanjut,” harapnya.
Lebih lanjut Achmad Fathoni mengutarakan, dengan adanya keluhan para petani terkait insfrastruktur di pertanian yang masih banyak kendala, akan dibawa rapat di komisi 3.
“Kalau di komisi 3 sudah menyepakati akan ada jadwal rapat gabungan, dinas pertanian dan dinas PUPR semua akan diundang, selama ini yang masuk ke komisi 3 hanya PUPR, Pertanian tidak ada di komisi 3, dengan kejadian ini kita akan masukan,” ungkapnya.
Kalau sekarang sebenarnya bukan tumpang tindih justru tidak terurusnya irigasi karena saling lempar, orang pertanian bilang ini wewenangnya PUPR sementara ini nyambung, kita tidak boleh saling salah-salahan. Selama ini tidak ada perhatian khusus terkait dengan insfrastruktur di pertanian, selama ini bahasanya pemeliharaan,” pungkasnya. (Gus)
