Jakarta, BogorUpdate.com – Komisi V DPR RI berkomitmen mendukung penuh normalisasi sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cileungsi dan sub DAS Cikeas.
Untuk itu, Komisi V segera mengagendakan kunjungan lapangan ke dua sungai tersebut.
Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi dan Cikeas (KP2C), Puarman mengatakan, kunjungan lapangan tersebut bertujuan untuk melihat dan menyerap secara langsung aspirasi warga yang mengeluhkan tingginya ancaman banjir sejumlah perumahan yang berada di bantaran Sungai Cileungsi dan Cikeas.
Menurutnya, komitmen itu mengemuka ketika Kepala Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Firman Riansyah beserta perangkat penanggulangan kebencanaan Desa Bojongkulur, melakukan audiensi dengan Komisi V, pada Kamis siang (19/5/22), di ruang rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Jakarta.
“Delegasi Pemerintah Desa Bojongkulur diterima langsung oleh tiga anggota Komisi V. Diantaranya, Sudewo (Gerindra), Drs. H. Mulyadi, (Gerindra), dan H. Dedi Wahidi dari politisi PKB,” kata Puarman dalam siaran persnya kepada Bogorupdate.com.
Ia melanjutkan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu, ketiga anggota legislatif itu berjanji akan membawa keluhan dan usulan warga Bojongkulur kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Janjinya, mereka (anggota DPR, red) akan membahas apa-apa yang disampaikan dalam pertemuan ini ke dalam dalam pertemuan dengan Kementerian PUPR. Dan anggota DPR RI komisi V itu akan membantu dan mempermudah penganggarannya,” terangnya.
Puarman juga menerangkan, untuk solusi pencegahan banjir
berkesimpulan terdapat komitmen yang disampaikan anggota Komisi V itu merupakan tanggapan atas penjelasan yang diberikan oleh Kepala Desa Bojongkulur dan perangkatnya.
Menurut dia, dalam pertemuan itu menguak adanya tuntutan warga Desa Bojongkulur dan sekitarnya, agar pemerintah melakukan percepatan normalisasi sungai Cileungsi dan sungai Cikeas.
Tuntutan itu sendiri, sambung Puarman, berupa studi Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP) agar dikerjakan tahun ini juga.
“Sementara pekerjaan konstruksi normalisasi bisa dimulai tahun 2023,” bebernya.
Dalam paparannya, Puarman juga menjabarkan sejarah berdirinya KP2C dan kiprahnya dalam mitigasi bencana. Juga dipaparkan penyebab banjir, derita banjir dan solusi pencegahannya
“Ketiga anggota komisi V DPR RI juga mengapresiasi kiprah KP2C yang dalam operasionalnya tidak menggunakan dana negara, namun tetap konsisten melayani 32.000 anggotanya yang merupakan warga korban banjir,” akunya.
Sementara itu, kepada Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Firman menambahkan, audiensi dengan DPR RI yang dilakukan pihaknya di maksudkan untuk mencari solusi dalam pencegahan banjir di wilayah tempatnya memimpin.
“Kami hadir di sini membawa aspirasi warga masyarakat,” tandasnya.
