Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor, Daulat Harahap saat memimpin konsolidasi di PAC PP Kecamatan Klapanunggal. (Ist)
Klapanunggal, BogorUpdate.com – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bogor, menggelar Konsolidasi, kepada Pimpinan Anak Cabang (PAC) PP Kecamatan Klapanunggal, untuk menjalankan mekanisme organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) yang tidak bisa ditawar.
Konsolidasi MPC PP Kabupaten Bogor ini dilaksanakan di PAC PP Kecamatan klapanunggal, Kabupaten Bogor, tepatnya di wisata Balai Kambang, Desa Bantarjati.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor, Daulat Harahap mengatakan, konsolidasi ini sekaligus silaturahmi untuk mengarahkan semua pengurus yang ada di PAC, agar menjalankan mekanisme organisasi sesuai dengan AD/ART.
“Kita di organisasi ini mempunyai peraturan yang tidak bisa ditawar menawar, karena kita mempunyai kiblat AD/ART dan peraturan organisasi. Yang tidak menjalankan siap-siap akan diberikan sanksi, kami di MPC juga tidak mau melanggar aturan, karena kami tidak mau dikejar-kejar atau dihantam oleh peraturan,” ucap Daulat Harahap kepada Bogorupdate.com.
Selanjutnya Daulat Harahap menjelaskan, di tahun 2023-2024 ini akan diadakan Rapat Pemilihan Pengurus Ranting (RPPR) dan Rapat Pemilihan Pengurus Anak Cabang (RPPAC) serentak se-Kabupaten Bogor, dan itu secara Nasional.
“Kita juga menunggu surat dari Majelis Pimpinan Wilayah terkait dengan RPPR dan RPPAC serentak se-Kabupaten Bogor, yang akan dilaksanakan nantinya,” jelas Daulat Harahap.
Daulat Harahap menyayangkan dengan adanya sejumlah pengurus PAC maupun Ranting Kecamatan Klapanunggal yang tidak hadir dalam Konsolidasi ini,
“Makanya tadi saya menyampaikan terkait Konsolidasi ini, internal PAC Klapanunggal ini tidak banyak yang hadir, saya kan tidak tahu mungkin itu ada permasalahan di internal PAC Klapanunggal. Nah itu yang harus kita perbaiki kedepannya, kita organisasi punya aturan dan kita bukan kerajaan, kalau kerajaan ditunjuk aja selesai,” paparnya.
“Tadi yang saya mau evaluasi terkait PAC Klapanunggal ini pengurusnya saja hanya 3 orang yang hadir, sekretarisnya juga tidak hadir, apalagi ini Konsolidasi MPC. Makanya tadi saya sampaikan kepada pimpinan PAC Klapanunggal segera dievaluasi,” tegasnya.
Lebih lanjut Daulat Harahap berharap, kepada seluruh kader PP mengerti dan paham terkait dengan aturan, jangan sampai aturan dibuat-buat.
“Aturan itu sudah jelas ada di hasil munas majelis pimpinan Nasional. Aturan itu sudah jelas setiap ranting harus mempunyai kartu Nasional sebanyak 50 anggota, kalau tidak ada 50 kartu Nasional setiap ranting, itu jangan pernah coba-coba untuk menjalankan RPPR,” ungkapnya.
