Foto Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Drs. H. Mulyadi, MMA
Politik, BogorUpdate.com
Komisi V DPR RI melakukan Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Selain itu, rapat juga digelar secara virtual.
Selesai Raker Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Drs. H. Mulyadi, MMA mengatakan bahwa raker tersebut membahas tentang temuan BPK RI.
“Dalam temuan BPK RI ada realisasi belanja barang terindikasi tidak real, memang tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pengadaan barang tersebut,” ujar Mulyadi kepada BogorUpdate.com, melalui pesan WhatsApp, Rabu (15/7/20).
Mulyadi juga mengatakan, dirinya berharap agar rapat yang digelar tidak hanya seremonial dan retorika saja terhadap temuan BPK RI tersebut dan ini harus menjadi pelajaran bersama dan uang ini harus di pertanggungjawabkan.
“Itu ada temuan apalagi kalau tidak ketemu, apakah itu coba-coba, kan kita jadi sudzhon. Harus ada SOP yang lebih jelas bagaimana kelola pengeluaran di internal bapak (Mentri Perhubungan, Red),” terang Mulyadi.
“Saya yakin bapak-bapak orang-orang yang hebat, apalagi bapak Budi Karya mantan CEO perusahaan-perusahaan besar, BUMN dan sebagainya,” sambungnya.
Masih kata Mulyadi melanjutkan, prinsip tata kelola keuangan nya harus diriset. “Buat saya unik aja, kok bisa kelebihan pembayaran, emang ga ada SOP nya,” tukasnya.
Mulyadi berpesan, untuk ketiga Kementrian, dirinya menggaris bawahi, agar setiap tahun dan periode dikeluarkan anggaran dari APBN dari uang rakyat dan berbentuk menjadi aset.
“Aset itu harusnya menjadi dalam tanda petik, rekomendasi harus menjadi program pembangunan selanjutnya. Apakah dalam tata kelola aset itu harus dikembangkan, harus Revitalisasi dan harus dikerjasamakan,” tegasnya.
“Maka aset manajemen menjadi solusi bagaimana kementerian juga memiliki dasar pengambilan keputusan, pengawasan dan menjaga kekayaan dan aset negara tersebut,” tutupnya. (Wd)
