Politik, BogorUpdate.com
Komisi 1 DPRD Kota Bogor menyambut baik aduan warga dan lembaga pendidikan soal PKL Jalan Malabar. Para PKL itu dikeluhkan karena membuat kumuh khususnya lingkungan pendidikan.
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor Safrudin Bima membenarkan telah menerima aduan soal PKL di Jalan Malabar dari pihak-pihak tertentu dan masyarakat yang merasa terganggu dan dia janji akan bersikap sesuai kapasitasnya.
“Ya, kita lihat nanti, disitu memang peruntukannya apa,” kata dia saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsAppnya kemarin
Dia mengaku, minggu ini akan turun langsung ke lokasi untuk melihat langsung kondisi disitu, sekaligus mengundang atau menghadirkan Camat Bogor Tengah untuk diajak berdiskusi mencari solusi bersama.
“Kalau banyak aduan dari warga, memang harus dicarikan jalan keluar secepatnya agar wilayah tersebut terpetakan, mana wilayah pendidikan dan mana wilayah ekonomi. Tentu saja dengan melihat peruntukkannya dan mempertimbangkan kepentingan semua,” ungkapnya.
Diakui Ketua DPD PAN Kota Bogor itu, bahwa dirinya mendengar Pemkot sedang berikhtiar untuk melakukan penataan di wilayah sekitar sekolahan. “Warga kemarin ngobrol sama saya mereka mengeluhkan banjir, Pemkot mau perbaiki drainase tapi tertutup PKL,” ujarnya.
Masih kata dia, minggu depan setelah rapat kerja dia akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor. “Iya, pastinya kami akan komunikasi dan berkoordinasi segera dengan Pemkot untuk mencari jalan keluar tentang hal tersebut,” tandasnya.
Sebelumnya, salah seorang warga Malabar Mila mengaku, dengan adanya PKL disepanjang Jalan Malabar membuat lingkungan tempat tinggalnya jadi kumuh
“Iya, lihat saja, libgkungan jadi kumuh begini, dengan banyaknya PKL disitu tidak pantas saja, lingkungan jadi kotor, lalu drainase jadi tidak berfungsi. Kalau hujan jalan jadi kaya sungai dan membahayakan. Kemarin saja ada yang pakai sepeda jatoh sampai luka,” kata dia.
Menurutnya, hal itu terjadi karena drainase tidak ada dan mengakibatkan aspal jadi rusak. Selain itu PKL juga merusak penggijauan. “Iya, penghijauan kurang, saya berharap Pemerintah melakukan penataan dan area-area yang dirampas PKL dikembaikan pada fungsinya,” pintanya.
Selain itu kata Mila, PKL juga menimbulan banyaknya sampah, yang kadang dibuang sembarangan sehingga bau. “Kadang mereka buang limbah di jalan segingga jadi bau dan itu sangat tidak baik karena disini lingkungan pendidikan. Trus saya saja kalau pulang kerja sangat terganggu karena tidak bisa jalan di trotoar karena banyak pedagang,” tandasnya.
Sementara warga lainnya Nanda mengaku, banyak menerima komplain dari warga, karena dengan banyaknya PKL membuat pandangan tidak enak kawasan jadi kumuh, terlebih disitu merupakan lingkungan pendidikan.
“Para pedagang disini banyak penjual makanan segala macam ada, kadang ada yang membuang sampahnya dijalan, itu baunya sangat mengganggu kemyamanan warga,” katanya.
Sementara Hadi warga Babakan mengaku, bahwa posisi Jalan Malabar merupakan kawasan pendidikan jadi seharunya tidak boleh ada PKL. “Ya, secara estetika memang pendidikan tidak boleh disamakan dengan PKL,” katanya.
Terlebih sambung dia, kawasan tersebut merupakan lingkungan pendidikan dan keberadaan PKL sangat menganggu. Untuk itu dia fasilitas publik dikembalikan paada fungsinga.
“Dulu juga disini tidak ada PKL justru disitu ada penghijauan, penataan trotoar sehingga cukup nyaman untuk sekolah, karena disini lingkungan pendidikan ada TK, SD, SMP jadi kami harap pemkot menata kembali lingkungan sini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMP Negeri 3 Kota Bogor Asep Sudrajat mengatakan, keluhan warga tentang keberadaan PKL itu sangat rasional.
Hal itu bukan tanpa alasan, karena menurut dia keberadaan ratusan PKL itu lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. “Ya, lingkungan jadi kumuh, lalu juga membangkitkan kemacetan karena banyak parkir liar,” kata Asep, Kamis (23/7/20).
Selain itu lanjut dia, PKL yang tepat berada di depan gedung sekolahan mayoritas pedagang makanan. Sehingga saat masak aromanya tercium hingga ke ruangan kelas, belum lagi bau limbahnya yang terbuang.
“Itu sangat tidak baik, apalagi kalau siswa sedang melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), ada bau masakan, juga bau sampah, maka sangat menganggu konsentrasi siswa,” ungkapnya.
Pihaknya mendukung jika pemerintah menertikan PKL itu dan dibangun menjadi taman. Sebab akan sesuai dengan sekolah baik dari sisi estetika maupun kebersihan serta kesehatan.
“Kalau ditata ini akan kembali asri dan bersih, sangat baik, apalagi sekolah ini adalah sekolah adiwiyata dan sekolah sehat,” paparnya.
Sementara Kepala Satpol PP, Agustian Syah mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah wilayah terkait adanya aduan tersebut. “Ya, kami akan segera koordinasikan dengan wilayah dalam waktu dekat ini,” ungkapnya.
Agus menyatakan bahwa para PKL memang mempergunakan lahan milik negara dengan sistem sewa dalam beberapa tahun lalu. Namun, sejak dua tahun lalu sewa menyewa telah distop.
Alasannya, kata dia lantaran pemerintah akan mempergunakan lahan itu untuk kepentingan umum seperti ruang terbuka hijau, serta perbaikan drainase agar air dari selokan tak meluap ke jalan saat hujan.
“Kan area Malabar itu termasuk ring satu karena letaknya berdekatan dengan Istana Bogor. Jadi mesti ditata,” jelas pria yang menggilai ultra marathon itu.
Kendati demikian, Agus menuturkan bahwa aparatur wilayah sebagai leading sector harus terlebih dahulu melakulan komunikasi dan sosialisasi terhadap PKL. “Ya, yang penting disosialisasikan dulu saja oleh wilayah,” tandasnya.
(As/bing)
