Ketua Presidium Bogor Timur, Alhafiz Rana. (Pul)
Jonggol, BogorUpdate.com – Menyoal program ketahanan pangan tahun 2022 yang diduga belum direalisasikan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Bendungan, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Ketua Presidium Bogor Timur, Alhafiz Rana angkat bicara.
Alhafiz Rana meminta agar segera direalisasikan program yang merupakan hak masyarakat, yang diamanatkan peraturan presiden tentang rincian APBD tahun anggaran 2022.
“Segera direalisasikanlah itukan haknya masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan sebaiknya segera direalisasikan,” pintanya.
Alhafiz sapaan akrabnya itu juga menyebut, Bogor Timur harus kondusif terutama kepada para pemerintah di tingkat Desa yang sedang menjalankan program.
“Jadikan Bogor timur kondusif dimulai dari kades-kadesnya yang sedang menjalankan program agar tidak menimbulkan dugaan penyimpangan,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Bogorupdate.com, Pemerintah Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, diduga belum menyelesaikan program ketahanan pangan yang bersumber dari anggaran dana desa (DD) tahun 2022.
Hal itu menuai berbagai kecaman dari berbagai kalangan, salahsatunya ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM) vois of society (VOSY), Aslan.
Menurut Aslan, sebagai amanat Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, salah satu prioritas penggunaan DD adalah untuk ketahanan pangan dengan besaran minimal 20 persen, dari total pagu yang diterima Desa.
“Melalui kebijakan ketahanan pangan dengan anggaran 20 persen dari DD, diharapkan Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan potensi desanya. Namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Pemdes Bendungan,” katanya kepada Wartawan, Rabu (7/6/23).
Aslan mengaku akan melaporkan dugaan penyelewengan tersebut ke pihak berwenang lantaran adanya indikasi program Ketahanan Pangan yang tidak dilaksanakan oleh Pemdes Bendungan tersebut.
“Adanya temuan seperti ini, kemungkinan akan saya tindak lanjuti dan akan saya buatkan laporan, tanggung jawab moral sebagai kontrol sosial,” tegasnya.
Aslan menambahkan, anggaran ketahanan pangan yang seharusnya sudah terealisasikan pada tahun 2022, tapi nyatanya sampai saat ini belum terealisasikan sepenuhnya, dan itu dinilai sudah masuk pelanggaran.
“Selama ini kerjanya apa kepala desa, anggaran ketahanan pangan tahun 2022 belum terealisasikan,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Desa Bendungan, Naemi mengakui jika program ketahanan pangan tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya. Ia menyebut akan segera menyelesaikan pekerjaan yang tertunda.
“Saya mengakui kesalahan dan akan bertanggung jawab segera, saya akan menyelesaikannya dalam waktu dekat,” ungkap Naemi beberapa waktu lalu.
