Cileungsi, BogorUpdate.com – Kepala Desa Dayeuh, Jamhali BJ, menyampaikan kritik tajam dan harapan besar dalam kegiatan reses DPRD Kabupaten Bogor Dapil 2 yang digelar di Kantor Kecamatan Cileungsi, pada Senin (14/7/25).
Ia menyoroti hambatan serius pembangunan infrastruktur di wilayahnya akibat status lahan milik Yayasan Purna Bakti Pertiwi yang hingga kini belum dapat dimanfaatkan untuk pembangunan jalan.
Jamhali menegaskan bahwa sejumlah proyek strategis, termasuk jalan penghubung antar desa dan akses jalan alternatif di perbatasan Desa Mampir dan Dayeuh, terkendala karena belum adanya kejelasan legalitas lahan tersebut.
“Kami sudah berkali-kali upayakan, tapi masih mentok di persoalan lahan yayasan. Kami minta legislatif dan eksekutif jangan hanya duduk manis, bantu buka komunikasi resmi dengan pihak yayasan,” ujar Jamhali dalam forum reses yang juga dihadiri para anggota DPRD dan unsur Forkopimcam.
Lebih lanjut, ia menyinggung soal jalan alternatif di belakang Taman Buah Mekarsari yang menjadi sorotan publik, terutama warganet. Jalan tersebut telah dibangun sepanjang kurang lebih 750 meter, namun sisanya yang justru strategis belum tersentuh pembangunan.
“Ini bukan jalan biasa. Ini jalur penghubung vital menuju Desa Mampir dan juga Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal. Kalau dibuka penuh, ini bisa jadi solusi kemacetan dan mendongkrak aktivitas ekonomi warga,” jelasnya.
Jamhali juga menyayangkan bahwa ketika desa ingin memperbaiki jalan demi kepentingan umum menggunakan dana desa, justru dihadang oleh masalah administrasi lahan. Di sisi lain, ia menyoroti maraknya penyerobotan tanah oleh pihak tak bertanggung jawab di sekitar lahan yang sama.
“Ironis. Masyarakat diam-diam bisa bangun tanpa izin, tapi pemerintah desa mau bangun untuk rakyat malah ditegur. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Lebih lanjut Ia menyatakan, kesiapan untuk membantu secara administratif jika ada langkah konkret dari DPRD atau Pemkab Bogor dalam menyelesaikan persoalan lahan tersebut.
“Kami siap bantu urusan administrasi. Asal ada kemauan politik dari DPRD dan pemkab. Jangan sampai kepentingan warga kalah oleh status lahan yang bisa dinegosiasikan,” pungkasnya. (Gus)
