Scroll untuk baca artikel
Bogor RayaHomeNewsPolitik

Inilah Skenario KPU Terkait Kursi DPRD Jika Pemekaran Bogor Barat Disetujui

×

Inilah Skenario KPU Terkait Kursi DPRD Jika Pemekaran Bogor Barat Disetujui

Sebarkan artikel ini

Herry Setiawan, anggota KPU Kabupaten Bogor divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM (foto/Inilahonline.com)

Politik, BogorUpdate.com
Pemekaran Kabupaten Bogor Barat sudah di depan mata dengan rencana penyerahan dokumen persetujuan bersama gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah pusat diwakili Kementerian Dalam Negeri, Pada Selasa (15/12/2020) hari ini.

Dalam kesempatan itu, KPU Kabupaten Bogor juga bersiap diri untuk membuat skenario pengisian calon legislatif di daerah otonomi baru. Termasuk menentukan komposisi dapil. Hal itu dikatakan anggota KPU Kabupaten Bogor divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, Herry Setiawan kepada wartawan, Senin (14/12/20).

“KPU Kabupaten Bogor sedang melakukan pematangan berbagai skenario untuk mengisi kursi DPRD di daerah otonom baru termasuk distrik magnitude atau pembagian dapil DPRD kabupaten Bogor dan kabupaten Bogor Barat,” ujar Herry.

Dalam skenario itu nantinya DPRD Kabupaten Bogor Barat akan diisi 50 kursi dari Dapil 4 dan 5. Jika kurang akan diisi oleh caleg perolehan suara terbanyak pada urutan peringkat berikutnya sampai memenuhi kuota 50 kursi.

“Sementara itu untuk kursi DPRD kabupaten Bogor induk yang akan ditinggalkan anggota legislatif dari dapil 4 dan 5 akan diisi oleh caleg DPRD suara terbanyak pada urutan peringkat berikutnya dari dapil 1, 2, 3 dan 6 sampai terpenuhi kuota 55 kursi,” imbuh Herry.

Terkait dengan pemekaran Bogor Barat KPU tetap memantau perkembangan aktual yang terjadi setelah penyerahan dokumen persetujuan bersama gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah pusat yang masih berproses hingga tiga tahun ke depan.

“Terkait pemekaran Bogor Barat sendiri, KPU tetap memantau apapun perkembangan yang terjadi antara pemkab Bogor, pemprov Jabar dan pemerintah pusat melalui Kemendagri. Kaitan KPU hanya pada persiapan skenario jika segera dibentuk DPRD persiapan di Bogor Barat,” tandasnya. (bu/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *