Doel Samson Samber Nyawa, ketua umum Benteng Pajajaran
Kabupaten Bogor – Bogor Update
Ketua Umum (ketum) ormas Benteng Pajajaran (BP) Doel Samson Samber Nyawa dalam hal menyikapi permasalahan terkait hasil rekruitmen dan seleksi personel Banpol Satpol PP Kabupaten Bogor yang diduga sarat KKN dan Pungli, meminta Bupati Bogor bertindak tegas.
Doel Samson Samber Nyawa mengatakan, berawal adanya informasi yang diberikan Ketua Umum ormas Benteng Pajajaran Kabupaten Bogor, yang anaknya tersisih karena tidak memakai uang sebagai tanda pelicin.
“Masa karena tanda pelicin berkisaran Rp 5 juta – Rp 10 juta calon Banpol Satpol PP tersisihkan, edan, bayangkan saja jika ada 100 orang dan dikalikan berapa kali kegiatan penerimaan banpol PP,” ujar nya kepada Bogorupdate.com melalui telepon selular, selasa (30/01/18) siang.
Dia menambahkan, rekomendasi yang sudah ada dan sudah diterima oleh markas komando (mako) Satpol PP Kabupaten Bogor berdasarkan surat Rekomendasi Camat Ciawi, dan Surat Rekomendasi Kasat Pol PP Kecamatan Ciawi.
“Padahal nama calon Banpol PP tersebut sudah keluar di website, tetapi saat penetapannya nama tersebut tidak ada di 40 Kecamatan,” imbuh Doel Samson.
Lanjutnya, berkas si calon Banpol PP tersebut sudah sampai di 2 Kabid yang berinisial AR dan AP, dan orang tuanya sudah berbicara kepada kedua kabid ini terkait hal tersebut.
“Ada beberapa pejabat yang meminta untuk penerimaan Banpol PP dimintai uang pelicin dan meminta kepada orang tua calon Banpol PP agar hal ini jangan dibesar-besarkan dahulu apalagi sampai media tahu, dan menjanjikan dalam 2 Minggu penetapan nama sudah ada,” pungkas Doel Samson.
Doel Samson menegaskan, selaku kepala daerah Bupati Bogor jika konsisten memberantas pungli mengacu pada PP 87 tahun 2016 terkait pungli, dan PP No 53 tahun 2010 tentang displin ANS, sama-sama kita bekerjasama dalam pemberantasan pungli di daerah kepemimpinan nya.
“Jangan sampai pungli ini dibiarkan dan nantinya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri selaku kepala daerah, apalagi misi dari Bupati Bogor sebagai Kabupaten termaju, bukan termaju malah Kabupaten terburuk se-Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (kabid) SDM Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Priatna membantah jika diri nya meminta uang untuk penempatan Banpol PP dan tidak pernah menjanjikan hal apapun.
“Insya allah tidak menjanjikan dan menerima apapun, dan jika ada orang yang menuding saya melakukan hal tersebut, syukur Alhamdulilah ada orang yang memfitnah, jadi dosa saya berkurang karena saya merasa terzolimi,”pungkasnya.
Agus menjelaskan, jika dalam suatu kegiatan penerimaan banpol PP ada isu adanya mahar bukan rahasia umum lagi, maka jika mereka bisa menunjukan bukti yang Valid siapa yang menerima uang penerimaan banpol PP silahkan melapor kepadanya.
“Silahkan memberitahukan temuan mereka jika ada data yang lengkap terkait adanya staf satpol PP yang bermain, dirinya akan langsung menindak lanjuti oknum tersebut,” terang Agus. (Rie)
Editor : Endi