Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Disdik Kota Bogor.
Kota Bogor, BogorUpdate.com – Adanya Fenomena Wisuda dari tingkatan TK hingga SMA saat ini tengah menjadi buah bibir masyarakat. Sebab, tidak sedikit dari orang tua murid yang mengeluhkan kegiatan wisuda ini karena menganggap seharusnya wisuda hanya untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi.
Untuk itu Komisi IV DPRD Kota Bogor memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk melakukan klarifikasi adanya fenomena wisuda sekolah, Senin (19/6/23).
Kepala Disdik Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto meyakinkan bahwa wisuda itu merupakan ide dari komite sekolah dan pihak orang tua siswa.
“Itu ide komite dan orang tua siswa yang merasa euforia setelah 3 tahun tidak ada kegiatan perpisahan sehingga dalam tahun ini melakukan kegiatan skala besar di luar sekolah,” ujar Sujatmiko.
Sujatmiko menyebutkan, Disdik Kota Bogor juga akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang saat ini berlangsung termasuk penamaan wisuda Apakah sudah tepat dengan konteks pembelajaran karena jika dinilai ada kejanggalan maka akan dilakukan perubahan nama tidak memakai wisuda tetapi kembali ke perpisahan sekolah.
“Ya semua kan berdasarkan dari komunitas sekolah tentang kegiatan tersebut sehingga kita akan meminta agar semua kegiatan yang di luar pembelajaran harus bersifat sederhana termasuk adanya perpisahan lebih menggunakan fasilitas sekolah dan tidak memaksakan orang tua untuk mengeluarkan uang saat mereka tidak mampu membayar kita akan pantau terus komite sekolah dan pihak sekolah,” ujarnya.
Meski demikian pihaknya mengharapkan agar semua dapat berjalan sesuai aturan. “Termasuk tidak memberatkan orang tua siswa dengan adanya uang iuran yang besar, sementara banyak yang saat ini masih terus berusaha bangkit dari sisi ekonomi di tengah pandemi covid-19,” pungkasnya.
Menanggapi fenomena tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri menjelaskan esensi dari kegiatan wisuda yang digelar oleh sekolah-sekolah apakah bentuk momen bersejarah atau hanya pemborosan yang terlalu diromantisasi. Sehingga, perlu adanya surat edaran dari Disdik kepada pihak sekolah agar mempertimbangkan pelaksanaan wisuda ini.
Pihak sekolah pun harus memahami, tidak semua wali murid bisa menerima wisuda. “Ada yang pro ada yang menolak bahkan mengecam wisuda TK sampai SMA. Sehingga jangan sampai kita membudayakan kegiatan teaterikal yang sebenarnya tidak terlalu urgen dan malah menghabiskan banyak dana,” ungkapnya.
“Sehingga dinas pendidikan harus bisa mengontrol komunitas sekolah agar tidak memberatkan orang tua siswa dalam metode pembelajaran terutama saat adanya fenomena wisuda Tetapi lebih kepada esensi pembelajaran pada tingkat sekolah mendidik generasi bangsa menjadi cerdas dan berguna untuk Indonesia,” pungkasnya.
