Bogor Kota, BogorUpdate.com – Pengamat Sosial Politik Nasional Ubedilah Badrun menyoroti tentang kegagalan pemimpin Kabupaten Bogor yang sudah dua periode tersandung kasus korupsi dalam Obrolan Santai Forum Perubahan Pembaharu Kabupaten Bogor (FP2B), pada Minggu (27/8/23) kemarin.
Menurutnya, dengan kegagalan penyelenggara pemerintah Kabupaten Bogor selama dua periode tersebut, harus menjadikan pembelajaran dimasa yang akan datang. Terlebih pada 2024 nanti masyarakat dihadapkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) baik itu Presiden, DPR dan Kepala Daerah.
“Kabupaten Bogor ini memerlukan teladan moralitas dan integritas yang tinggi dari penyelenggara Pemerintahan Daerah dimana kepemimpinan, karena dua periode kepemimpinan yang menjadi tersangka kasus korupsi,” katanya.
Selain itu, Ubedillah memaparkan tentang potret Kabupaten Bogor saat ini, berdasarkan data statistik dimana index pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bogor masih dibawah rata-rata IPM Nasional.
“Perubahan ekonomi masih dibawah pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional yakni sebesar 3,5%, kemudian tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup besar. Dari potensi pendapatan daerah yang cukup besar belum mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya secara merata,” jelasnya.
Untuk itu, Ubedillah memberikan beberapa solusi diantaranya Implementasi Good Governance dan Client Government. Sehingga pengelolaan pemerintahan daerahnya menjadi lebih baik, kemudian Fokus pada pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Ekonomi yang jumlahnya cukup besar.
“Pemerintahan yang Adaptif, Kreatif, Inovatif, Kolaboratif ditengah-tengah pemanfaatan teknologi diera digital sekarang ini serta keterlibatan pemuda dalam pembangunan menjadi solusi peningkatan IPM di Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Selain itu panelis yang hadir pada kegiatan ini adalah Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri yang menjadi kades teladan se Indonesia. Ia memaparkan pengalamannya dalam mengelola dan memberdayakan potensi desanya untuk kesejahteraan.
“Kalau menurut saya saat ini yang menjadi persoalan adalah kurang perhatiannya pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam memberikan perhatian dan dukungannya terhadap program-program pemberdayaan Desa,” paparnya.
Disisi lain, Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Fikar Robbani mengatakan, bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan ruang kolaborasi dan partisipasi pemuda dalam pembangunan Kabupaten Bogor.
“Saat ini peran pemuda masih dianggap tidak penting dan terpinggirkan,” ujarnya.
Dari hasil obrolan santai ini yang dihadiri beberapa organisasi masyarakat dan juga organisasi kepemudaan serta tokoh-tokoh masyarakat disepakati Bersama tentang kepedulian bahwa pengelolaan kabupaten Bogor bukanlah mengelola Yayasan, yang hanya dikelola oleh keluarga secara dinasti atau kelompok tertentu saja.
Akan tetapi menjadi kewajiban seluruh warga kabupaten Bogor sehingga kesejahteraan dan mendapatkan Pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang baik serta peningkatan ekonomi menjadi hak bagi masyarakat kabupaten Bogor.
Maka dengan kesamaan persepsi ini menyepakati pembentukan FP2B yang bertujuan memastikan bahwa pemilik sah Kabupaten Bogor ini adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Bogor dan memastikan terdistribusinya secara merata kesejahteraan bagi warga masyatakat kabupaten Bogor.
