Babakan Madang, BogorUpdate.com
Satu Desa dari delapan Desa lainnya di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor menyumbangkan Penghasilan Asli Desa (PADesa) sektor wisata terendah.
Terpantau di setiap Sabtu Minggu dan Hari Libur, obyek wisata di Desa tersebut tak sepi pengunjung. Bahkan, antrian panjang kendaraan roda empat plat luar Bogor maupun plat F membuat macet Jalan Gunung Pancar yang sempit dan tidak memadai sebagai jalan wisata.
Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karang Tengah Irsil Saeful Bahri menegaskan pihaknya siap melakukan kerjasama dengan pengelola pariwisata di wilayah Desa Karang Tengah.
“Berbicara terkait kesiapan untuk mengembangkan kemitraan dengan objek wisata yang ada kami dari pihak BUMDes siap apabila pengelola pariwisata ingin bersinergi dengan BUMDes,” tulis Irsil Saeful Bahri melalui aplikasi WhatsApp, Rabu (24/11/21).
Ia mengatakan BUMDes Karang Tengah untuk saat ini masih fokus pada program yang sudah dijalankan. Selain berbicara terkait pariwisata, dibawah kepimpinannya saat ini akan mengembangkan UMKM, tujuannya agar produk atau hasil kerajinan warga bisa dikenal oleh wisatawan yang datang ke Desa Karang Tengah.
“InsyaAllah UMKM nya pun akan saya kembangkan tentunya hal tersebut berkaitan dengan kemajuan pariwisata yang sedang eksis di desa karang tengah, tujuannya agar produk atau hasil kerajinan warga bisa dikenal oleh wisatawan yang datang ke desa karang tengah,” tambah Isril Saeful Bahri.
Sebelumnya dalam pemberitaan media massa, Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang memohon kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menertibkan Ijin Wisata di wilayahnya.
Menurutnya, Desa Karang Tengah memiliki potensi wisata yang cukup besar dengan banyaknya tempat wisata alam seperti curug maun wisata lainnya yang ada di desanya. Namun, terkait kelengkapan ijinnya, banyak yang belum melengkapi. Seperti salahsatunya wisata Lewi Kunten yang tidak berijin.
Ia juga menyinggung peluang kerjasama dengan BUMDes, “Sudah seharusnya pelaku usaha wisata bekerjasama menjadi mitra Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk peningkatan PADesa. Meski ada beberapa yang sudah menjadi mintra BUMDes, namun kebanyakan tanpa memiliki ijin lengkap, bahkan tidak berijin,” kata Isril Saeful Bahri.
