Cileungsi, BogorUpdate.com – Camat Cileungsi, Adi Hendryana, menyampaikan berbagai persoalan krusial di wilayahnya saat kegiatan reses DPRD Kabupaten Bogor masa sidang III tahun 2024–2025 yang digelar di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (15/7/25).
Dalam paparannya, Adi menyoroti persoalan banjir yang makin sering terjadi, khususnya di wilayah perumahan seperti Situsari, Cileungsi Kidul, Mampir, dan Jatisari. Ia menyebut penyebab utamanya adalah pendangkalan Kali Cibarengkok serta belum optimalnya sistem drainase.
“Normalisasi di hulu, khususnya wilayah Klapanunggal, sangat dibutuhkan. Tanpa itu, banjir tetap akan terus berulang,” ucap Adi Hendryana dalam sambutannya pada acara reses anggota dewan.
Ia juga mengungkap sejumlah proyek infrastruktur prioritas yang belum terealisasi, seperti perbaikan jalan menuju Dayeuh – Cikahuripan, dan jalan Gandoang–Mampir. Selain itu, ada juga jalan yang terkendala status lahan milik yayasan yang belum dihibahkan ke pemerintah.
Di sektor pendidikan, Adi mendorong pembangunan SMPN 5 di Desa Limusnunggal, dan perbaikan fasilitas MCK di sejumlah SMP yang sudah tidak memadai.
Sementara untuk layanan kesehatan, relokasi Puskesmas Gandoang dan Pasir Angin menjadi perhatian. Keduanya sudah memiliki lahan milik pemda dan tinggal menunggu penetapan lokasi.
Selain itu, Camat juga meminta perhatian terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Ia mengusulkan agar pencetakan e-KTP bisa dilakukan di kecamatan, mengingat warga Cileungsi kerap harus menunggu berbulan-bulan untuk menerima KTP.
Terkait penataan flyover Cileungsi, ia berharap adanya dukungan penerangan jalan umum (PJU) ikonik dan penataan para pedagang kaki lima (PKL) agar kawasan tersebut menjadi ikon kota yang lebih tertata dan nyaman.
Masalah pengelolaan sampah juga menjadi sorotan. Adi mendorong program “satu desa satu incinerator,” untuk mengurangi ketergantungan pada TPA Galuga yang sudah over kapasitas, dan TPA Nambo yang belum beroperasi.
Terakhir, Adi menyampaikan bahwa Cileungsi baru memiliki satu dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), padahal dibutuhkan setidaknya 20 titik untuk melayani 77 ribu siswa. Ia berharap program ini bisa diperluas melalui kolaborasi dengan pihak ketiga dan dukungan legislatif.
“Semoga semua usulan ini mendapat perhatian serius agar bisa direalisasikan di tahun anggaran 2026,” pungkasnya. (Gus)
