BOGOR UPDATE
CIBINONG – Banyaknya permasalahan infrastruktur yang tidak terselesaikan dengan baik. Serta adanya dugaan intervensi paket lelang yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terus menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Bogor.
Setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jangkar Pakuan Bogor, kini giliran Serikat Mahasiswa dan Pemuda Bogor (SPMB) yang turut berkomentar, mengenai buruknya kinerja dinas yang sebelumnya bernama dinas Bina Marga dan Pengairan itu.
Farid Abdul Mu’min selaku Ketua SPMB mengatakan, kinerja dinas PUPR sangat jauh dari harapan masyarakat. “Banyak jalan rusak di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bogor, tapi tetap saja dinas terkait lambat responnya. Sehingga warga nekat menggugat Pemkab atas kerusakan jalan yang dibiarkan bertahun-tahun,” kata dia kepada BogorUpdate.com, Selasa (22/8/17).
Menurut Farid, Dinas PUPR terkesan tidak mendukung program pemerintah pusat yang concern pada pembangunan infrastruktur dengan menyalurkan dana alokasi khusus melalui pemprov Jabar. Dimana pada pekan lalu, Dinas PUPR secara sepihak membatalkan lelang paket proyek jalan yang dibiayai DAK di saat KLPBJ tengah menyelesaikan tahap akhir proses lelang atau tahap klarifikasi peserta lelang.
“Info yang kami terima pembatalan lelang itu sangat mengecewakan pengusaha peserta lelang yang sudah habiskan waktu, korban moril dan materil, eh mendadak dibatalkan sepihak oleh PUPR tanpa alasan yang jelas. Lah, dengan begitu dana DAK itu ngendap di kas Pemkab. Aneh kan, katakan kalau takut tak terkejar waktu pengerjaannya kan sekarang masih Agustus, September mulai kerja sampai Desember. Lebih baik telat daripada tidak dikerjakan,” ujar Farid.
Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jangkar Pakuan Bogor, yang meminta DPRD Kabupaten Bogor untuk mengevaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang diduga ada permainan proyek.
“Kami meminta kepada wakil rakyat (Dewan-Red) agar melakukan kroscek atau evaluasi kinerja pegawai PUPR yang diduga ada unsur permainan pekerjaan,” ujar Ketua LSM Jangkar Pakuan Bogor Saleh Nurangga.
Dia menuturkan, bahwa didalam Dinas PUPR terindikasi adanya settingan lelang proyek di Kabupaten Bogor, dan menjadi buah bibir dikalangan penguaaha kontruksi.
“Banyak informasi yang saya dapat tentang pemenangan tender. Kenapa sudah menang, kok tiba-tiba bisa dikalahkan. Apa lagi pemang itu lambat, mengikuti tender dan langsung menang tender. Ada apa ini di PUPR,” cetusnya. (Ang)
Editor: Tobing
