Soal Perwali, Dedie: Aturan Apapun Harus Dinamis dan Adil

0
83

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Polemik hasil revisi Peraturan Walikota (Perwali) nomor 16 dan 17 yang menjadi payung hukum karier Aparatur Sipil Negara (ASN) terus bergalulir, setelah menuai kritik dari berbagai pihak, kini giliran Wakil Wali Kota Dedie A Rachim yang angkat bicara.

Kedua perwali yang dinilai mengkebiri karier ASN itu adalah Perwali Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemkot Bogor. Dan Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemkot Bogor.

“Secara umum aturan apapun yang berlaku dilingkungan Pemkot Bogor harus bersifat komunikatif, menjadi pedoman bersama, dinamis dan adil bagi semua,” kata Dedie saat dikonfirmasi melalui Aplikasi WhatsApp, kemarin.

Dia menambahkan, jika masih ada yang belum sesuai dengan kondisi dan realitas di lapangan maka akan dapat diperbaiki dan disempurnakan. “Tinggal dikawal saja, kalau perlu dikritisi agar hasilnya lebih baik,” jelasnya.

Namun diakui dia, pada dasarnya Pemkot membutuhkan tools dalam mengatur proses pergeseran dan promosi pegawai sesuai kebutuhan organisasi. “Ya menyelaraskan dengan potensi, kompetensi, pengalaman dan integritas individu,” tambahnya.

Menyikapi adanya pasal karet dalam Perwali tersebut seperti yang diungkapkan sejumlah pihak, menurut orang nomor dua di kota hujan itu, hal tersebut belum tentu merugikan. “Tapi menjadi kendala bagi mereka yang tidak punya sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),” tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mempertanyakan komitmen Pemkot Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM untuk menyerahkan revisi Perwali tersebut.

“Ada apa ini, sepertinya Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) kesulitan mendapatkan salinan revisi kedua perwali itu. Padahal, regulasi itu masih menjadi polemik,” ujar ASB, Rabu (15/7/20).

Dia juga mempertanyakan peran Inspektorat melalui auditor P2UPD untuk mengkaji secara tata aturan penerbitan regulasi daerah dan wajib hukumnya dijalankan. “Sebab ini penting menyangkut kepastian pengembangan karier ASN Kota Bogor,” ungkap dia.

Kata ASB, audit ketaatan perlu dilakukan kepada BKPSDM terkait pelaksanaan regulasi yang disusunnya sebagai inovasi, untuk memberikan persaingan sehat terhadap pengembangan karier ASN.

“Kenapa Inspektorat tetap keukeuh diam tidak melakukan tindakan.
Apakah ini yg dinamakan Reformasi Birokrasi? Apakah ini integritas yang sesungguhnya, publik perlu penjelasan,” tegasnya.

Masih kata dia, bagaimana nasib para pejabat struktural di kewilayahan camat, sekcam, lurah dan kasi-kasinya sudah berjibaku bekerja setengah mati di lapangan.

“Tetapi mereka tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai grading jabatannya hanya karena tidak bersertifikat PBJ. Padahal dia sudah bekerja ril untuk masyarakat, apakah ini adil,” imbuhnya.

ASB menuturkan, TTP itu secara khusus diatur dalam Kepmendagri. Atas dasar itu, seharusnya pemkot fokus dan mewajibkan pejabat fungsional PBJ di dinas tertentu seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atau Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim)

Dia juga menegaskan, harus jelas pemisahan penekanan terhadap jabatan fungsional PBJ, bukan dicampuradukkan dengan jabatan struktural. Kalau pejabat struktural harus tahu tata kelola keuangan negara dan pengadaan barang jasa kan bisa dilakukan dengan sosialisasi atau pembekalan.

“Kewajiban bersertifikat itu kan kalau duduk sebagai pelaku pengadaan barang/ jasa pemerintah, bukan harus di semua dinas,” pungkasnya.

 

 

 

 

(As/bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here